Seputar Pilpres 2014: Temuan Pelanggaran Pilpres Versi Prabowo-Hatta

27/07/2014
(Ikuti Kami Di Twitter @harianindo)

Jakarta – Tim kuasa hukum dari psangan capres-cawapres Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, yang menamai diri dengan Tim Pembela Merah Putih, telah merinci temuan-temuan pelanggaran pilpres 2014. Dalam laporan yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi tersebut, tim yang terdiri dari 95 pengacara tersebut menemukan kejanggalan di 33 provinsi di Indonesia.

Dari dokumen Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden 2014 yang telah dirilis oleh MK melalui situs resminya, berikut ini beberapa temuan pelanggaran yang dilaporkan oleh Tim Pembela Merah Putih:
Yang pertama dari Aceh. Di provinsi ini, terdapat kejanggalan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang telah digunakan. Di sini kubu Prabowo-Hatta menyalahkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja dengan tidak profesional.

Di Sumatera Utara, lebih rinci lagi di Kabupaten Nias Selatan, terdapat dugaan bahwa KPU setempat menggunakan wewenangnya untuk mengubah hasil suara bagi pasangan lawan Prabowo-Hatta dari 100 hingga 200 persen. Untuk provinsi ini, kubu Prabowo-Hatta sempat melayangkan keberatan kepada Panitia Pengawas Pemilu dan telah diterima, hasilnya adalah berupa rekomendasi diadakannya pemilihan ulang yang, pada kenyataannya, tidak dilakukan.

Di Provinsi Sumatera Barat, diduga terjadi pelanggaran yang lebih sistematis dan masif. Pelanggaran ini berupa mobilisasi pemilih melalui rekayasa Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Menurut tim Prabowo-Hatta, hal tersebut terlihat dari jumlah total pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah suara sah maupun tidak sah di sana.

Di Jambi, Riau, dan Bangka Belitung, tim Prabowo-Hatta menemukan masing-masing 213.789, 444.756, dan 78.581 pengguna hak pilih yang dinilai bermasalah. Di Lampung dan Jakarta, terdapat dugaan yng mitip dengan Sumatera Barat, yakni rekayasa DPKTb. Di Jawa Barat, tim Prabowo-Hatta mengaku mendapat respon yang kurang simpatik dan kooperatif dari KPU setempat untuk mengakomodasi laporan-laporan penyimpangan yang beragam terjadi di sana.

Adapun Provinsi lain yang juga dinilai memiliki indikasi pelanggaran dalam pilpres 2014 ini adalah di Banten, Jawa tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, semua provinsi di Kalimantan dan Sulawesi, Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat. Ya, tampaknya tim Prabowo-Hatta telah menemuka dugaan kecurangan dan pelanggaran di hampir seluruh wilayah di Indonesia. (Galang Kenzie Ramadhan – www.harianindo.com)

advertisement