Home > Ragam Berita > Tuntutan Baru, Keluarga Soeharto Harus Membayar Rp 4,4 Triliun Ke Negara

Tuntutan Baru, Keluarga Soeharto Harus Membayar Rp 4,4 Triliun Ke Negara

Tuntutan Baru, Keluarga Soeharto Harus Membayar Rp 4,4 Triliun Ke NegaraJakarta – Babak baru kasus penyelewengan dana Yayasan Supersemar yang juga menyeret keluarga mantan Presiden Soeharto telah dimulai. Mahkamah Agung (MA) akhirnya memutuskan bahwa keluarga Cendana diharuskan membayar kerugian sejumlah Rp 4,4 Triliun kepada negara.

Berdasarkan pengamatan tim Harian Indo (Selasa, 11/8/2015), kasus penyelewengan dana tersebut bermula saat Presiden Soeharto mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 15/1976 yang menentukan 50 persen dari 5 persen sisa bersih laba bank negara harus disetor ke Yayasan Supersemar. Bersenjatakan PP ini, Yayasan Supersemar sejak 1976 hingga rezim Soeharto lengser, mengantongi uang sebesar USD 420 ribu dan Rp 185 miliar.

Namun dalam perjalanannya, dana yang seharusnya untuk dana pendidikan rakyat Indonesia tersebut diselewengkan. Setelah Soeharto lengser dari pucuk kepemimpinan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diwakili Kejaksaan Agung (Kejagung) menggugat Yayasan Supersemar yang diketuai oleh Soeharto telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pada 27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan Kejagung dan menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti rugi kepada RI sebesar USD 105 juta dan Rp 46 miliar. PN Jaksel menyatakan Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 19 Februari 2009.

Vonis ini lalu dikuatkan di tingkat kasasi. Majelis kasasi menghukum Yayasan Supersemar membayar kepada Penggugat 75 persen x USD 420 ribu atau sama dengan USD 315 ribu dan 75 persen x Rp 185.918.904 = Rp 139.229.178. Namun ternyata putusan kasasi itu salah ketik, seharusnya tertulis Rp 185 miliar, tetapi tertulis Rp 185.918.904. Duduk dalam majelis kasasi yang diketok pada 28 Oktober 2010 ini yaitu hakim agung Dr Harifin Tumpa dengan anggota Rehngena Purba dan Dirwoto.

Kesalahan ketik ini lalu membuat geger karena putusan tidak dapat dieksekusi. Alhasil, jaksa lalu mengakukan peninjauan kembali pada September 2013. Ternyata, di saat yang bersamaan, Yayasan Supersemar juga ikut melakukan (PK). Lalu apa kata MA?

“Mengabulkan PK I (Negara Repubilk Indonesia), menolak PK II (Yayasan Supersemar),” demikian lansir website MA, Senin (10/8/2015).

Putusan ini diketok oleh Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial hakim agung Suwardi dengan anggota majelis Soltony Mohdally dan Mahdi Soroinda Nasution. Vonis dengan nilai perkara sangat besar ini diketok pada 8 Juli 2015 lalu.

Berdasarkan kurs hari ini maka ahli waris Soeharto harus memberikan ganti rugi ke negara Rp 4.309.200.000.000 plus Rp 139 miliar sehingga totalnya menjadi Rp 4,448 triliun. (Rani Soraya – www.harianindo.com)

x

Check Also

Coba Bandingkan Biaya Pembangunan Masjid di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan Balai Kota

Coba Bandingkan Biaya Pembangunan Masjid di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan Balai Kota

Jakarta – Pihak kepolisian melalui Bareskrim Mabes Polri saat ini sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi ...

12465455_10205256660160520_652338149_o

Follow Kami Di Line @harianindo Friends Added

Portal Berita Indonesia

Saran dan Masukan Selalu Kami Tunggu Untuk Kami Membangun Portal Media Ini Agar Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi. Hubungi Kami Jika Ada Saran, Keluhan atau Masukan Untuk Kami. Untuk Pemasangan Iklan Silahkan Kontak Kami di Page Pasang Iklan.

Aktual, Faktual dan Humanis