Home > Ragam Berita > Ahok Bebankan Pajak 1% Kepada Pengusaha Kecil di DKI

Ahok Bebankan Pajak 1% Kepada Pengusaha Kecil di DKI

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau yang dikenal pula dnegan nama Ahok, sangat mengapresiasi berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013 yang membahas mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Ahok Bebankan Pajak 1% Kepada Pengusaha Kecil di DKI
Ahok pun menghimbau kepada para pedagang agar membayarkan pajak tersebut dengan benar karena tidak bisa lagi ada permainan dengan oknum pengemplang pajak, seperti yang terjadi pada pegawai pajak Gayus Tambunan.

“Saya harap pedagang semua, 1 persen ini dibayar dengan betul. Karena ke depan main sama si Gayus-Gayus (pegawai Dirjen Pajak yang pengemplang pajak) itu tidak bisa. Pasti ketangkep lagi. Saya tidak bisa belain, jadi saya harap betul-betul bayar,” ujar Ahok ketika menghadiri acara sosialisasi PP tersebut di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (1/9).

PP tersebut mengatur bagi setiap pelaku usaha yang memiliki wajib pajak dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar atau Rp 400 juta per bulan cukup membayar pajak sebesar 1 persen dari omzet.


Baca juga
Perwakilan Demo Buruh Hari ini Akan Dijamu Makan Siang Oleh Ahok
Usai Di Car Freeday, Teman Ahok Kini “Bergerilya” Di Pusat Perbelanjaan

Menurut Ahok PP tersebut akan mempermudah para pengusaha, terutama mereka yang merupakan pedagang kecil. Menurutnya apabila mereka mendapat penghasilan Rp 100 juta, maka mereka hanya membayar Rp 1 juta. Hal tersebut juga mempermudah para pedagang awam atau kecil untuk bisa membayar pajak.

Dengan hanya membayar 1 persen dari penghasilannya, katanya, maka para pedagang dan pengusaha kecil ini pun tidak perlu menunggak pajak lama dan tak perlu menghitung untuk pembayaran pajak menggunakan pembukuan dan akuntan. Mereka juga tidak perlu lagi dikejar-kejar oleh oknum pengutip pajak yang memeras.

Ahok menganggap bahwa banyak dari pedagang yangb enggan mendaftar Wajib Pajak dikarenakan tidak mau dikejar-kejar oleh oknum-oknum pemeras pajak tersebut. Padahal potensi pajak dari pedagang itu sendiri cukup besar sehingga dengan keluar PP nomor 46 tahun 2013 itu pun akan mempermudah mereka.

Selain membicarakan soal PP Nomor 46 Tahun 2013, Ahok juga menghimbau kepada para pedagang untuk membeli asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Tenaga Kerja untuk para pekerjanya. Dengan ada BPJS, pengusaha tidak perlu kesulitan melindungi para pekerjanya karena seluruh biaya untuk itu ditanggung oleh pemerintah. (Galang Kenzie Ramadhan – www.harianindo.com)

x

Check Also

Dilapori FPI, DPR Segera Panggil Kapolda Metro dan Kapolda Jawa Barat

Dilapori FPI, DPR Segera Panggil Kapolda Metro dan Kapolda Jawa Barat

Jakarta – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dan perwakilan Gerakan Nasional Pengawal ...

12465455_10205256660160520_652338149_o

Follow Kami Di Line @harianindo Friends Added

Portal Berita Indonesia

Saran dan Masukan Selalu Kami Tunggu Untuk Kami Membangun Portal Media Ini Agar Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi. Hubungi Kami Jika Ada Saran, Keluhan atau Masukan Untuk Kami. Untuk Pemasangan Iklan Silahkan Kontak Kami di Page Pasang Iklan.

Aktual, Faktual dan Humanis