Home > Ragam Berita > Demokrat Minta Kejelasan Perihal Mutasi Jabatan Budi Waseso

Demokrat Minta Kejelasan Perihal Mutasi Jabatan Budi Waseso

Jakarta – Mutasi jabatan dari Komjen Pol Budi Waseso, dari posisinya sebagai Kabareskrim Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ternyata menyisakan polemik. Untuk itu, Partai Demokrat mendesak Presiden Joko Widodo dan Kapolri Badrodin Haiti untuk menjelaskan keputusan tersebut.
Demokrat Minta Kejelasan Perihal Mutasi Jabatan Budi Waseso
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan. Syarief menduga ada yang janggal dengan pergantian posisi tersebut.

“Kami berpendapat itu bukan hal biasa. Rakyat butuh alasan yang benar dan jujur apa sebetulnya yang terjadi di balik penggantian itu,” kata Syarief dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2015).

Bahkan Syarief meminta kader Partai Demokrat di DPR untuk menggunakan hak bertanya mereka kepada Presiden RI dan Kapolri.


Baca juga
Anang Iskandar akan Lanjutkan Penyidikan Kasus Pelindo Setelah Menjabat Kabareskrim
JK Pernah Minta Budi Waseso untuk “Tidak Menganggu” Pelindo II

Kata dia, anggota fraksinya harus menanyakan kepada Kapolri mengenai alasan utama yang melatarbelakangi pergantian Buwas. Mengingat hingga saat ini, Badrodin belum juga menjelaskan apakah mutasi jabatan itu murni langkah dia sebagai Kapolri.

Menurut Syarief, Presiden Jokowi juga harus ditanyakan. Sebab santer isu bila Presiden langsung memanggil Buwas dan menggantinya tanpa melibatkan Kaporli. Padahal sejatinya Kapolri adalah orang yang berhak mengganti perwira tinggi dijajaran Kepolisian.

“Mengingat pergantian perwira tinggi merupakan kewenangan Kapolri bukan Presiden. Fraksi kita di DPR memiliki hak bertanya,” kata dia.

Sebelumnya, mutasi jabatan Komjen Pol Budi Waseso ke Kepala BNN sempat menimbulkan kecurigaan publik. Diduga mutasi jabatan ini ada kaitannya dengan penyelidikan kasus korupsi di Pelindo II. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla diduga meminta agar Bareskrim Polri tak perlu menindaklanjuti kebijakan PT Pelindo II (RJ Lino) ke tingkat pidana.

Belakangan diketahui, PT Bukaka Teknik Utama perusahaan milik JK sebagian sahamnya dimiliki oleh keluarga RJ Lino sebanyak 46 persen. (Galang Kenzie Ramadhan – www.harianindo.com)

x

Check Also

Paspampres Disebut Ikut Terima Dana Suap Mantan Dirjen Hubla, Ini Kata TNI

Paspampres Disebut Ikut Terima Dana Suap Mantan Dirjen Hubla, Ini Kata TNI

Jakarta – Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen MS Fadhilah tidak bisa memberikan komentar terlalu banyak ...