Home > Ragam Berita > Posisi Menteri Jonan Kabarnya akan Segera Digusur

Posisi Menteri Jonan Kabarnya akan Segera Digusur

Jakarta – Kabar yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera melakukan reshufle kabinet jilid ke II semakin santer terdengar. Bahkan, perombakan kabinet ini disebut-sebut akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

Melihat keadaan politik saat ini, seorang sumber dari Jawa Pos yang bekerja di lingkungan Istana Negara mengatakan bahwa reshuffle kabinet tadi akan diadakan pada akhir 2015, atau paling lambat, di awal hingga pertengahan Januari 2016.

”Presiden ingin penyegaran di kabinet agar bisa lari cepat sejak awal tahun,” ungkap sumber tersebut, Sabtu (26/12/2015).

Dalam diskusi bertajuk “CORE Economic Outlook”, yang digelar beberapa waktu lalu, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, sempat mengatakan bahwa rencana reshuffle kabinet jilid II adalah benar adanya, dan akan berlangsung pada penutupan 2015 mendatang.

”Pos yang akan diperbaiki adalah ekonomi dan hukum,” ujar Rizal Ramli.

Salah satu menteri yang dibidik untuk digusur posisinya adalah, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Ia dinilai kurang sukses mengepalai Kemenetrian Perhubungan.

Satu kesalahan besar Jonan yang baru-baru ini mendapatkan sorotan adalah penerbitan aturan pelarangan penyedia jasa ojek online. Keputusan ini langsung menuia reaksi negatif dari publik Indonesia, termasuk dari Presiden Jokowi sendiri. Karena badai kritikan itu, Jonan pun mencabut aturan pelarangan tersebut.

Ketika wartawan menanyakan hal ini kepada Jonan, ketika dirinya mengadakan inspeksi mendadak di Bandara Juanda, Sidoarjo, ia mengaku tidak memusingkan hal tersebut.

Adapun sosok yang diperkirakan akan menggantikan Jonan adalah Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan. (Galang Kenzie Ramadhan – harianindo.com)

x

Check Also

Pansus Dinilai Tidak Perlu Berkonsultasi Dengan Presiden Jokowi

Pansus Angket KPK Dinilai Tidak Perlu Berkonsultasi Dengan Presiden Jokowi

Jakarta – Rencana Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertemu Presiden Joko ...