Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapatkan kritik cukup tajam mengenai keputusannya dalam mengelola negara. Kali ini, Presiden mendapat reaksi miring terkait perintahnya kepada TNI dan Polri untuk ikut membantu menstabilkan harga pangan. Caranya, adalah menelusuri dan memberantas mafia-mafia yang suka mempermainkan stok maupun harga bahan pangan.
Dari penelusuran Harian Indo, Selasa (2/2/2016), komentar negatif itu disampaikan oleh pengamat politik Muslim Arbi.
“TNI/Polri itu tugasnya bukan untuk menelusuri harga pangan. Ini sudah menyalahi UU no 34/2004 tentang tugas dan fungsi TNI,” tutur Muslim.
Muslim meneruskan bahwa TNI bertugas di sektor pertahanan untuk menghadapi ancaman dari pihak lain.
“Bisa berfungsi keamanan bila diminta bantuan polisi. Presiden tidak tahu fungsi dan tugas TNI/Polri. Dunia internasional akan tertawa menyikapi pernyataan Jokowi ini,” seloroh Muslim lagi.
Muslim menilai bahwa masalah ketidakstabilan harga pangan merupakan tanggung jawab dan kewenangan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.
“Di Kementerian Pertanian ada bidang pengawasan, begitu juga di Kementerian Perdagangan,” lanjutnya Muslim.
Lebih jauh, Muslim menilai bahwa Jokowi belum “tertempa” dalam bidang birokrasi nasional, sehingga bisa mengeluarkan beberapa perintah yang nyeleneh semacam itu.
“Jokowi belum ditempa dalam bidang birokrasi dan berbagai pelatihan. Mungkin saja Jokowi belum ikut Lemhanas,” tandasnya lagi. (Galang Kenzie Ramadhan – www.harianindo.com)