Home > Ragam Berita > Ekonomi > Gerindra Tidak Setuju Kebijakan Tax Amnesty, Apa Alasannya?

Gerindra Tidak Setuju Kebijakan Tax Amnesty, Apa Alasannya?

Jakarta – Fraksi Partai Gerindra secara tegas menolak apabila Pemerintah memberlakukan kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

Gerindra Tidak Setuju Kebijakan Tax Amnesty, Apa Alasannya?

Nizar Zahro

RUU Tax Amnesty kini tengah dibahas bersama RUU lain di DPR RI. Yakni seperti UU Tabungan Perumahan Rakyat serta UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Sebagai latar belakang, Pemerintah sudah menyebut bahwa tax amnesty dilakukan karena Indonesia butuh menggenjot pemasukan pajak sekaligus aliran dana untuk pembiayaan pembangunan. Selama ini, semua dibiayai oleh utang luar negeri, baik oleh Pemerintah maupun Swasta Nasional.

Berdasarkan informasi yang beredar, di Singapura saja, terdapat Rp 4.000-an triliun uang warga negara Indonesia yang disimpan untuk menghindari pajak. Belum lagi di negara lain yang terkenal sebagai surga perlindungan pajak (tax haven).

Menteri Keuangan telah menyebut bahwa dengan tax amnesty, ada potensi pemasukan resmi ke kas negara bila uang-uang itu dibawa ke Indonesia, sekitar Rp 200 triliun. Di luar itu, ribuan triliun uang yang ada di perbankan asing akan beredar ke Indonesia melalui sistem perbankan nasional.

Nizar Zahro, anggota Banggar dari Fraksi Gerindra menegaskan jika masih ada cara lain untuk menggenjot penerimaan dari sektor pajak melalui perbaikan di tata kelola perpajakan tanpa harus menerapkan Tax Amnesty.

“Yakni penindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan perpajakan,” kata Nizar (Minggu, 21/2/2016).

“Kenapa tidak dimaksimalkan untuk mengejar piutang pajak sebesar Rp77,3 triluun yang telah dirilis Dirjen Pajak untuk menjadi penerimaan negara?” kata Nizar.

“Kita belum bisa menyebutkan angka pasti dari duplikasi program dari kementerian dan lembaga. Ini akan kita hitung secara detil berdasarkan UU APBN 2016. Akan kita hitung secara cermat lagi,” imbuhnya.

“Jika melihat dari aspek kesiapan pemerintah dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak, baik secara administrasi, regulasi, dan kapasitas SDM di Ditjen Pajak, maka diberlakukannya tax amnesty akan beresiko terhadap pencapaian target penerimaan pajak,” ulasnya. (Yayan – harianindo.com)

x

Check Also

DPR Menilai Arogansi Freeport Mirip VOC

DPR Menilai Arogansi Freeport Mirip VOC

Jakarta – Mukhtar Tompo selaku Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut jika PT ...

12465455_10205256660160520_652338149_o

Follow Kami Di Line @harianindo Friends Added

Portal Berita Indonesia

Saran dan Masukan Selalu Kami Tunggu Untuk Kami Membangun Portal Media Ini Agar Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi. Hubungi Kami Jika Ada Saran, Keluhan atau Masukan Untuk Kami. Untuk Pemasangan Iklan Silahkan Kontak Kami di Page Pasang Iklan.

Aktual, Faktual dan Humanis