Home > Ragam Berita > Nasional > Sejak Oktober 2014, Menteri Susi Sudah Menenggelamkan 151 Kapal Ilegal Fishing

Sejak Oktober 2014, Menteri Susi Sudah Menenggelamkan 151 Kapal Ilegal Fishing

Jakarta – Melalui Satuan Tugas (Satgas) 115, Pemerintah telah menenggelamkan total sebanyak 30 kapal perikanan pelaku penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) pada beberapa lokasi berbeda.

Sejak Oktober 2014, Menteri Susi Sudah Menenggelamkan 151 Kapal Ilegal Fishing

“Ini merupakan kegiatan penenggelaman kali pertama di tahun 2016 dan akan dilakukan di lima lokasi berbeda,” kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tyas Budiman seperti dikutip Antara (Senin, 22/2/2016).

Lima lokasi penenggelaman kapal tersebut adalah Pontianak, Kalimantan Barat sebanyak delapan kapal (Vietnam); Bitung, Sulawesi Utara sebanyak 10 kapal (enam Filipina, empat Indonesia); Batam, Kepulauan Riau sebanyak 10 kapal (tujuh Malaysia, tiga Vietnam); Tahuna, Sulawesi Utara sebanyak satu kapal (Filipina) dan Belawan, Sumatera Utara satu kapal (Malaysia).

“Prosesi penenggelaman dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selaku Komandan Satgas 115 melalui live streaming dari Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta yang diledakkan secara serentak pada Senin (22/2/2016), tepat pukul 10.00 WIB,” ujarnya.

Budiman melanjutkan, pelaksanaan penenggelaman kapal-kapal tersebut terlaksana berkat dukungan dan kerja sama yang intensif dengan pihak TNI Angkatan Laut (AL), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung beserta instansi terkait lainnya yang diwujudkan melalui berbagai dukungan.

“Khususnya unsur-unsur Kapal Pengawas Perikanan KKP, KRI TNI Angkatan Laut, Kapal Polisi, dan Kapal Bakamla,” ujarnya.

Sejak bulan Oktober 2014 hingga tahun 2016 ini, jumlahnya telah menjadi 151 kapal yang terdiri dari 50 kapal Vietnam, 43 kapal Filipina, 21 kapal Thailand, 20 kapal Malaysia, dua kapal Papua Nugini, 1 kapal Tiongkok dan 14 kapal berbendera Indonesia.

Penenggelaman kapal-kapal pelaku illegal fishing tersebut dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU Nomor 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang
dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. (Yayan – harianindo.com)

x

Check Also

Isu Skandal Ignasius Jonan dan Mantan Putri Indonesia Hebohkan Netizen

Jubir ESDM Klarifikasi Isu Skandal Menteri Jonan dan Indira Soediro

Jakarta – Media sosial dihebohkan dengan kemunculan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ...