Home > Ragam Berita > Nasional > Anggota Komisi IV DPR Minta Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan Permanen

Anggota Komisi IV DPR Minta Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan Permanen

Jakarta – Akmal Pasluddin selaku Anggota Komisi IV DPR memperingatkan untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta. Sebabnya, ia melihat terdapat potensi proyek itu diteruskan jika syarat prosedural dan pemenuhan hak publik dapat dipenuhi.

 Anggota Komisi IV DPR Minta Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan Permanen

“Saya pribadi di komisi IV, tidak mengakui istilah ‘too big to fall’ bagi reklamasi teluk jakarta. Reklamasi teluk Jakarta ini terlalu kotor sehingga untuk mengambil keputusan sederhana yang benar saja masih bertele-tele,” kata Akmal di gedung DPR Jakarta, Senin (18/4/2016).

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Komisi IV bersama Susi Pudjiastuti selaki Menteri Kelautan dan Perikanan telah menghasilkan beberapa kesepakatan yakni menghentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, dan melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI agar menjalankan keputusan tersebut sampai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Legislator PKS asal Dapil Sulawesi Selatan II tersebut mendesak pemerintah agar konsisten terhadap keputusan tersebut. Sebab, masyarakat di wilayah utara Jakarta itu tidak berdaya apabila bukan Pemerintah sendiri yang membela.

“Banyak pihak sudah memberikan masukan kepada pemerintah untuk menghentikan proyek reklamasi teluk Jakarta ini. Sudah tidak ada alasan untuk meneruskan,” tegasnya.

Sebelum terdapat UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tidak ada aturan mengenai reklamasi secara nasional. Di sisi lain, aturan mengenai reklamasi Teluk Jakarta itu lahir pertama kali melalui Keppress Nomor 52 Tahun 1995.

Akmal pun menilai Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak dapat menggunakan keppres tersebut untuk melakukan reklamasi. Sebab, pada tahun 2008, kembali keluar Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang Tata Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur).

“Aturan itu otomatis membatalkan tata ruang pantura Jakarta yang diatur dalam Keppres 52/1995. Sebaiknya Gubernur Jakarta mendengarkan rekomendasi pemerintah pusat demi kebaikan seluruh pihak baik pemerintah maupun rakyat pesisir sekitar pantai utara Jakarta,” tambahnya.

x

Check Also

Pura-pura Ingin Bantu Masjid, Penipu Ini Justru Gondol Uang Rp 35 Juta

Pura-pura Ingin Bantu Masjid, Penipu Ini Justru Gondol Uang Rp 35 Juta

Malang – Kasus penipuan kembali terjadi di Malang, Jatim. Kali ini pelaku bergerak dengan modus ...