Jakarta – Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mendatangi kawasan reklamasi teluk Jakarta di Pulau C dan D di Utara Jakarta, pada Rabu (4/5/2016).
Rizal hadir ditemani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Di kawasan Pulau C dan D yang saat ini pembangunannya telah terhenti lantaran dimoratorium, Rizal mengeluarkan jurus andalannya, dan secara tegas “mengepret” para pengembang yang hadir di Pulau C dan D.
Kedatangan Rizal ke pulau reklamasi ini bertujuan untuk memastikan agar proyek ini sesuai dengan aturan dan regulasi pemerintah. Selain itu, mega proyek ini berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), harus di-drive oleh pemerintah. Berarti, pemerintah mengambil alih peran swasta yang membangun pulau buatan ini, lantaran banyak melanggar izin dan tidak memenuhi syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Saya tanya kalian pengembang, Mau gak pengembang ngikut pemerintah?” tanya Rizal, Rabu, (4/5/2016).
Rizal mengatakan hal tersebut dengan sangat tegas, menurutnya jika pembangunan proyek ini memenuhi aturan negara, tentu saja pemerintah akan berkenan mempersilahkan. Namun, proyek ini dihentikan lantaran melanggar dan tidak memenuhi aturan negara.
Pembangunan pulau-pulau yang saat ini tengah diaudit kembali, apabila sudah memenuhi aturan dan regulasi dari pemerintah pusat, tetap akan dilanjutkan setelah moratorium dicabut, namun jika tidak memenuhi aturan akan distop secara permanen.
“Intinya pengembang mau ikut kita nggak, kalau nggak mau nurut kita sikat,” tegas Rizal.
“Selama ini swasta yang atur, bikin peta sendiri, rancangannya sudah ada dan sebagainya. Seharusnya negara yang menentukan apa aturan-aturan dan undang-undangnya, termasuk apa yang pengembang harus laksanakan. Kalau nggak mau, jadi apa negara kita? Swasta yang ngatur, bisa seenak-enaknya. Kita yang bikin aturannya,” tegas Rizal lagi. (Yayan – www.harianindo.com)
