Home > Ragam Berita > Nasional > Jika Pro Rakyat, Presiden Jokowi Perintahkah Hapus UU yang Jadi Pedoman Pemkot

Jika Pro Rakyat, Presiden Jokowi Perintahkah Hapus UU yang Jadi Pedoman Pemkot

Jakarta – Beberapa akhit ini, ibu kota diramaikan dengan kabar reklamasi. Direktur Indonesia Resources Studies Marwan Batubara pun angkat bicara.

Jika Pro Rakyat, Presiden Jokowi Perintahkah Hapus UU yang Jadi Pedoman Pemkot

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menunjukkan contoh buruk dalam penyelenggaraan negara terkait dengan reklamasi. ”Presiden memberikan contoh yang buruk pada penyelenggara negara,” kata Marwan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016).

Sebab, Pemprov DKI telah memberikan izin kepada pengembang. Akhirnya, reklamasi dilakukan meski terbukti bersalah karena tidak mematuhi prosedur yang berlaku. Pemerintah bukannya memberikan sanksi. Hanya, proyek dihentkikan sementara waktu.

”Kalau memang Jokowi punya komitmen yang kuat untuk kepentingan rakyat dan negara dia bisa perintahkan undang-undang yang harus berlaku dan yang dipertahankan oleh Pemda ini harus dihapus, jangan terus dilanjutkan,” katanya.

Marwan mengungkapkan, proyek dan aturan tentang reklamasi di kawasan strategis nasional adalah kuasa para pengembang dan pemerintah. Dengan demikian, proyek tersebut lebih dulu berjalan, kemudian aturannya menyusul. Fungsinya, hanya mensahkan proyek tersebut.

”Pokoknya maunya apa, jalankan aturan belakangan. Ini kan hukum rimba namanya. Makanya kita ingatkan Pak Jokowi jangan lanjutkan kebijakan seperti itu,” tutupnya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Sandiaga Imbau Penyelenggara DWP 2017 Tidak Mengganggu Salat Subuh

Sandiaga Imbau Penyelenggara DWP 2017 Tidak Mengganggu Salat Subuh

Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project atau DWP ...