Home > Ragam Berita > Nasional > Berita Terkini : BPK Serahkan Hasil LKPP kepada Presiden Jokowi

Berita Terkini : BPK Serahkan Hasil LKPP kepada Presiden Jokowi

Jakarta – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz pada hari memaparkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015. Laporan tersebut diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (6/6/2016).

Berita Terkini : BPK Serahkan Hasil LKPP kepada Presiden Jokowi

Presiden Jokowi pun didampingi beberapa menteri saat menerima laporan dari BPK tersebut. Antara lain, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

”Atas LKPP 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini sama dengan opini LKPP 2014,” tegas Harry Azhar dalam pidatonya di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Menurut Harry, ada enam permasalahan yang ditemukan BPK, yakni:
Pertama, ketidakpastian nilai Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT PLN (Persero).

Kedua, pemerintah menetapkan harga jual eceran minyak solar bersubsidi lebih tinggi dari harga dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap, sehingga membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha sebesar Rp 3,19 triliun.

Ketiga, piutang bukan pajak pada kejaksaan RI sebesar Rp 1,82 triliun dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada Kementerian ESDM sebesar Rp 33,94 miliar dan US$ 206,84 juta dari iuran tetap, royalti, dan penjualan hasil tambang tidak didukung dokumen sumber yang memadai. Selain itu, sebesar Rp 101,34 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi bayar kepada wajib pajak.

Keempat, persediaan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi, dan rekonsiliasi Barang Milik Negara yang memadai. Persediaan untuk diserahkan ke masyarakat pada Kementerian Pertanian sebesar Rp 2,33 triliun belum dapat dijelaskan status penyerahannya.

Kelima, pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran transaksi dan/atau saldo terkait SAL sebesar Rp 6,6 triliun.
Keenam, koreksi langsung mengurangi ekuitas sebesar Rp 96,53 triliun dan transaksi antar entitas sebesar Rp 53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Sandiaga Menerima Jika Memang Warga DKI Tidak Menghendakinya Memimpin

Sandiaga Menerima Jika Memang Warga DKI Tidak Menghendakinya Memimpin

Jakarta – Apapun hasil dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, Calon wakil gubernur DKI ...

12465455_10205256660160520_652338149_o

Follow Kami Di Line @harianindo Friends Added

Portal Berita Indonesia

Saran dan Masukan Selalu Kami Tunggu Untuk Kami Membangun Portal Media Ini Agar Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi. Hubungi Kami Jika Ada Saran, Keluhan atau Masukan Untuk Kami. Untuk Pemasangan Iklan Silahkan Kontak Kami di Page Pasang Iklan.

Aktual, Faktual dan Humanis