Home > Ragam Berita > Nasional > BPOM Harus Bertanggung Jawab lantaran Kecolongan Vaksin Palsu

BPOM Harus Bertanggung Jawab lantaran Kecolongan Vaksin Palsu

Jakarta – Jaringan Advokat Republik Indonesia (JARI) mendatangi menyambangi Mabes Polri. Kunjungan tersebut pun didampingi bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

BPOM Harus Bertanggung Jawab lantaran Kecolongan Vaksin Palsu

Berdasar informasi yang diperoleh, kunjungan tersebut secara jelas mendukung pengusutan kasus vaksin palsu. Mereka meminta kasus tersebut segera dibongkar. Selain itu, para pelaku pun harus dihukum dengan hukuman berat.

”Kami dukung dan mengapresiasi langkah kepolisian seperti membuat satgas untuk mengungkapkan jaringan, distributor dan pembuat vaksin palsu. Karena vaksin palsu bilamana terus beredar akan merugikan masyarakat, terutama anak-anak,” tegas Ketua Umum DPP JARI Krisna Murti pada Selasa (28/9/2016).

Selain itu, pihaknya berharap polisi terus mengembangkan kasus tersebut. Dia pun sangat mengandalka pihak berwajib untuk meringkus pelaku lain.

”Kami harapkan penegak hukum tidak terhenti sampai 15 orang yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun terus mengungkap siapa dibalik permainan vaksin palsu tersebut,” tegasnya.

Bahkan, sambung dia, jika ada aparat pemerintah bermain dalam peredaran tersebut, ia juga mendesak agar kepolisian tidak sungkan-sungkan menghukumnya.

”Siapa pun, termasuk oknum pemerintah. Karena ini peredaran itu merugikan masyarakat, dan harus dihukum berat,” sambungnya.

Krisna pun meminta kepada Kementrian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak kecolongan lagi dan selalu waspada.

”Bayangkan sudah 13 tahun vaksin palsu itu beredar, tentunya kita melihat lemahnya pengawasan dan juga lalai dalam mengontrol obat-obat yang masuk dipasaran terutama kinerja BPOM,” tegasnya.

Pihaknya juga mendesak kepada seluruh rumah sakit dan apotik agar menyerahkan vaksin palsu yang sudah beredar. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Penayangan Rapat Pemprov DKI Ternyata Telah Diatur Oleh Pergub Yang Dibuat Ahok

Penayangan Rapat Pemprov DKI Ternyata Telah Diatur Oleh Pergub Yang Dibuat Ahok

Jakarta – Di jaman Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), rapat Pemprov DKI Jakarta direkam dan ditayangkan ...