Home > Ragam Berita > Nasional > Pemerintah Diminta Tegas untuk Tindak Kasus Vaksin Palsu

Pemerintah Diminta Tegas untuk Tindak Kasus Vaksin Palsu

Jakarta – Kasus vaksin palsu yang terjadi beberapa waktu lalu sungguh menyita perhatian. Karena itu, pemerintah diminta tegas dalam harus mengambil tindakan tegas. Selain itu, peredaran obat harus terus diperhatikan.

Pemerintah Diminta Tegas untuk Tindak Kasus Vaksin Palsu

”Hampir semua produk di Indonesia dipalsukan. Pemerintah harus tegas soal ini. Bikin aturan semua obat harus pakai barcode dan berstandar nasional dan tidak semua obat dijual bebas,” kata anggota DPD Adrianus Garu di Jakarta pada Minggu (17/7/2016).

Selain itu, Adrianus memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang bersedia membangun rumah sakit berkualitas. Menurut dia, hak tersebut bakal membuat pelayanan kesehatan maksimal. Efeknya, warganya semakin baik.

”Kita apresiasi kepala daerah yang berinisiatif membangun rumah sakit untuk daerahnya, seperti di Provinsi Babel. Dengan rumah sakit yang berkualitas, pelayanan kesehatan publik juga akan semakin bagus,” ujarnya.

Kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel), Adrianus kembali menegaskan agar mengawasi peredaran obat, terlebih dengan adanya rumah sakit baru yang akan dijadikan rujukan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang Muhammad Rusdi memiliki harapan. Yakni, Green Hospital Pangkalpinang dapat berubah menjadi ikon rumah sakit terbaik se-Pangkalpinang.

”Insya Allah akan menjadi rumah sakit rujukan terbaik di Babel dan saya berharap menjadi ikon Kota Pangkalpinang. Karena dengan hadirnya Green Hospital ini akan meningkatkan status menjadi kota lebih baik lagi serta berimbas juga secara medis,” kata Rusdi. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Din Syamsuddin : Penolakan Perppu Ormas Lebih Baik Dilakukan Lewat Judicial Review

Din Syamsuddin : Penolakan Perppu Ormas Lebih Baik Dilakukan Lewat Judicial Review

Yogyakarta – Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menilai seharusnya pemerintah tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah ...