Home > Ragam Berita > Nasional > KPU Sambangi DPR untuk Diskusikan PKPU Pilkada 2017

KPU Sambangi DPR untuk Diskusikan PKPU Pilkada 2017

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambanngi Gedung DPR. Kedatangan tersebut bertujuan untuk berkonsultasi. Yakni, terkait dengan penyusunan Peraturan KPU (PKPU) Pilkada 2017. Kunjungan tersebut pun dilakukan pada Selasa siang (9/8/2016).

KPU Sambangi DPR untuk Diskusikan PKPU Pilkada 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa PKPU yang akan dibahas belum memuat soal ketentuan cuti bagi calon kepala daerah petahana, yang belakangan ramai diperbincangkan.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diketahui menolak mengajukan cuti selama kampanye dengan alasan ingin mengawal penyusunan APBD DKI 2017.

”Kita hari ini menyampaikan, ingin mempresentasikan lima rancangan Peraturan KPU ke DPR dan pemerintah. Tapi dari lima itu belum menyangkut peraturan KPU tentang kampanye. Seperti petahana, itu kan diatur dalam peraturan kampanye,” kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Sedangkan peraturan yang memuat ketentuan kampanye, termasuk bagi calon kepala daerah petahana, akan segera diserahkan draftnya kepada DPR, dalam minggu ini. “Paling lambat minggu ini akan kami masukkan draft mengenai aturan kampanye, dan kita menunggu respons pemerintah dan DPR untuk membahas peraturan itu,” kata dia.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, khusus untuk calon kepala daerah petahana, KPU perlu mempertegas mana kegiatan yang termasuk kampanye, mana yang tidak.

Dia berpendangan, jika seorang kepala daerah menolak cuti selama kampanye dan tetap melaksanakan agenda pemerintahan, hal tersebut patut dicurigai sebagai bentuk kampanye. ”Saya kira KPU akan menjelaskan secara detail,” kata Tjahjo. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Djarot Menyebut Masih Ada Ormas Anti Pancasila Selain HTI

Djarot Menyebut Masih Ada Ormas Anti Pancasila Selain HTI

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah ...