Home > Ragam Berita > Nasional > Punya Papor Dua, Archandra Tahar Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang

Punya Papor Dua, Archandra Tahar Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang

Jakarta – Menteri Menteri Hukum dan HAM , Yasonna Laoly, mengakui bahwa Menteri ESDM Archandra Tahar memiliki dua paspor, yaitu paspor Indonesia dan paspor Amerika Serikat.

Punya Papor Dua, Archandra Tahar Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang

“Memang beliau memiliki paspor dua, paspor warga negara Amerika dan paspor negara Indonesia,” ujar Yasonna kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/08/2016).

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, Archandra Tahar praktis kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Menkumham Yasonna Laoly membenarkan hal itu namun ia mengatakan bahwa seseorang telah kehilangan statusnya sebagai warga negara bila telah melewati proses formalitas terlebih dahulu.

“Kehilangan kewarganegaraan itu harus diformalkan melalui keputusan menteri. Saya setiap bulan pasti menandatangani SK (surat keputusan) penghilangan kewarganegaraan Indonesia atau menerima kewarganegaraan orang asing menjadi warga Indonesia. Jadi, secara legal formal belum ada proses pencabutan kewarganegaraan melalui SK menteri hukum dan HAM kepada pak Archandra Tahar, belum ada,” jelas Yasonna.

“Karena paspor beliau juga masih hidup, pencabutan formal belum dilakukan melalui SK Menteri Hukum dan HAM , maka dengan melalui sumpah pengembalian kewarganegaraan pejabat yang bersangkutan, utuhlah kembali kewarganegaraan (Indonesia) beliau,” kata Yasonna.

Namun dalam Pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 disebutkan, seseorang yang telah kehilangan status WNI lantaran mengucapkan janji setia kepada negara asing, tidak bisa begitu saja memperoleh kembali status WNI dengan membuang status kewarganegaraannya yang lama. Orang tersebut harus mengajukan permohonan kembali sebagai WNI pada saat sudah bertempat tinggal di Indonesia selama lima tahun tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
(Samsul Arifin)

x

Check Also

20 Ormas Dipastikan Ikut Aksi 287

20 Ormas Dipastikan Ikut Aksi 287

Jakarta – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) bersama dengan sejumlah ormas rencananya ...