Home > Ragam Berita > Nasional > KPK Akan Tuntut Koruptor dengan Hukuman Mati

KPK Akan Tuntut Koruptor dengan Hukuman Mati

Jakarta – Pada peringatan Hari Kemerdekaan RI pemerintah kembali memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman kepada sejumlah narapidana, termasuk narapidana kasus korupsi. Terkait hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kurang setuju terhadap kebijakan tersebut.

KPK Akan Tuntut Koruptor dengan Hukuman Mati

Menurut Wakil Ketua ‎KPK Basaria Panjaitan, pemberian remisi kepada koruptor yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan pemerintah.

Hal ini diperparah dengan waktu pemberian remisi yang bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-71.

Seperti diketahui, pada Rabu (17/8/2016), pemerintah memberikan remisi kepada 428 orang narapidana kasus korupsi. Di antara mereka yang mendapatkan remisi yaitu, Nazaruddin, terpidana tujuh tahun kasus suap pengurusan anggaran proyek pembangunan Wisma Atlet, SEA Games, Palembang‎ (remisi lima bulan), dan Gayus Halomoan Tambunan, terpidana 30 tahun kasus dugaan suap pajak dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Karena itu, untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi ‘obral’ remisi kepada terpidana kasus korupsi, KPK berencana untuk menerapakan tuntutan hukuman mati kepada tersangka korupsi.

“Kalau syarat terpenuhi kita tuntut hukuman mati aja,” kata Basaria, Kamis (18/8/2016).

Syarat yang dimaksud Basaria yakni yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hukuman pidana mati adalah terusan dari Pasal 2 ayat 1 tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa.

Pada Pasal 2 ayat 2 tersebut berbunyi, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Pada penjelasan Pasal 2 ayat 2 tertuang bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai pemberatan pelaku tipikor apabila korupsinya dilakukan dengan empat syarat. Pertama, pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku.

Kedua, pada waktu terjadi bencana alam nasional. Ketiga, sebagai pengulangan tipikor (perbuatan korupsi dilakukan berulang-ulang). Keempat, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

“Paling tidak (orang) berpikir dua kali kalau mau korupsi,” tandas Basaria.
(Samsul Arifin)

x

Check Also

Beredar Isu GMBI Palak Sekolah Ratusan Juta Rupiah Untuk Bangun Kantor

Beredar Isu GMBI Palak Sekolah Ratusan Juta Rupiah Untuk Bangun Kantor

Bogor – Belakangan ini, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) sering dibicarakan oleh banyak orang usai ...

12465455_10205256660160520_652338149_o

Follow Kami Di Line @harianindo Friends Added

Portal Berita Indonesia

Saran dan Masukan Selalu Kami Tunggu Untuk Kami Membangun Portal Media Ini Agar Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi. Hubungi Kami Jika Ada Saran, Keluhan atau Masukan Untuk Kami. Untuk Pemasangan Iklan Silahkan Kontak Kami di Page Pasang Iklan.

Aktual, Faktual dan Humanis