Home > Ragam Berita > Nasional > Berita Terkini : Bupati Wajib Serahkan Berkas P3D

Berita Terkini : Bupati Wajib Serahkan Berkas P3D

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan imbauan kepada seluruh bupati atau wali kota. Mereka bakal bertindak jika yang bersangkutan tidak memberikan data pendanaan, sarana/prasarana dan dokumen (P3D). Berkas tersebut wajib diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) di wilayah administrasi.

Berita Terkini : Bupati Wajib Serahkan Berkas P3D

Koordinator SDA Direktorat Litbang KPK, Dian Patria, ‎mengatakan, lembaga antirasuah akan melakukan penyelidikan guna mengetahui apakah ada indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum kepala daerah lantaran enggan menyerahkan data P3D tersebut.

”Kalau kami KPK tentu akan menggambil langkah dan melakukan penindakan ya. Ini untuk melihat apakah ada indikasi korupsi atau tidak,” kata Dian di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/8/2016).

Dian menjelaskan, selama ini kepala daerah masih berpegang pada UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ‎yang menyatakan penerbitan izin pertambangan berada ditangan bupati dan wali kota.

”‎Teman-teman Jatam juga sudah sampai ke MK dan sudah diperintahkan untuk menyerahkan. Tapi ada juga yang masih belum (menyerahkan data P3D) seperti di Kalbar, di PTUN dan pemerintah Kalbar kalah,” ungkapnya.

Lembaga antirasuah, lanjut Dian, akan menggandeng Kementerian Kehutanan dan Dirjen Pajak untuk bekerjasama agar kepala daerah dapat segera menyerahkan data P3D kepada Pemprov.

”Kita harus dorong agar melihat pelanggarannya agar bisa sharing sama teman-teman,” tutupnya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Lelang Keperawanan di Situs Nikahsirri.Com Mendapat Sorotan Menteri Sosial

Lelang Keperawanan di Situs Nikahsirri.Com Mendapat Sorotan Menteri Sosial

Jakarta – Situs website nikahsirri.com menjadi sorotan lantaran menyediakan kemudahan untuk melakukan nikah siri, bahkan ...