Home > Ragam Berita > Nasional > Ini Alasan Dasar Ahok Mengajukan Uji Materi Pasal Cuti Petahana dalam UU Pilkada

Ini Alasan Dasar Ahok Mengajukan Uji Materi Pasal Cuti Petahana dalam UU Pilkada

Jakarta – Langkah Ahok untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal cuti petahana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah menurut pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, sudah tepat karena memiliki alasan yang jelas.

Ini Alasan Dasar Ahok Mengajukan Uji Materi Pasal Cuti Petahana dalam UU Pilkada

Ahok mengajukan uji materi terhadap Pasal 70 ayat 3 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah karena dianggap merugikan karena mewajibkan petahana melakukan cuti pada masa kampanye, padahal Ahok ingin mengawal APBD DKI 2017.

“Ahok sebagai pemohon legal standing-nya, kerugian konstitusional itu bisa jadi hal yang akan terjadi. Jadi untuk mengantisipasi bisa dijadikan dasar atau alasan untuk mengajukan permohonan ini, walaupun belum menjadi (gubernur),” ujar Denny, Kamis (2/9/2016).

“Yang akan terjadi pun bisa dijadikan dasar. Itu potensi, boleh dijadikan alasan untuk ajukan gugatan,” lanjut mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini.

Menurut Ahok, Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada tersebut melanggar Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Kewajiban cuti bagi kepala daerah petahana, menurut Ahok menyebabkan kedudukan setiap warga negara tidak sama karena aturan itu tidak berlaku bagi jabatan presiden.

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, presiden yang kembali mengikuti pemilu tidak diharuskan cuti selama masa kampanye sehingga masa jabatannya tidak berkurang.

“Padahal prinsipnya, jabatan gubernur dan jabatan presiden adalah memerintah demi memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945,” kata Basuki dalam sidang uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu (31/8/2016).

Ahok juga menegaskan bahwa kepala daerah merupakan kepanjangan tangan dari presiden, karena itu kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat harus melaksanakan tugasnya secara penuh di dalam masa lima tahun sejak dilantik.
(Samsul Arifin)

x

Check Also

Profesor Coppel : "Kata Pribumi Yang Digunakan Anies Aneh Dalam Tiga Hal"

Profesor Coppel : “Kata Pribumi Yang Digunakan Anies Aneh Dalam Tiga Hal”

Jakarta – Pilihan kata “Pribumi” yang digunakan Anies Baswedan dalam pidatonya yang menimbulkan polemik itu, ...