Home > Ragam Berita > Nasional > Terpidana Diperbolehkan Maju Pilkada, Arteria Dahlan Layangkan Kritik

Terpidana Diperbolehkan Maju Pilkada, Arteria Dahlan Layangkan Kritik

Jakarta – Beberapa waktu lalu, muncul pernyataan bahwa terpidana hukuman percobaan boleh maju dalam pemilihan kepala daerah. Hal tersebut pun memancing reaksi anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Dia pun melayangkan kritik atas kebijakan tersebut.

Terpidana Diperbolehkan Maju Pilkada, Arteria Dahlan Layangkan Kritik

Menurut Arteria, ketentuan itu dianggap telah menjadi sebuah kesimpulan komisi padahal sejumlah fraksi di Komisi II menolak keras ketentuan itu.

”Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri harus bertanggung jawab atas kesimpulan rapat yang mengizinkan terpidana percobaan boleh mencalonkan diri. Kalau tidak bertanggung jawab artinya ada permufakatan jahat atau setidaknya pembiaran tindak pidana,” ujarnya melalui di Jakarta pada Senin malam (13/9/2016).

Arteria menegaskan Fraksi PDI Perjuangan menolak keras terpidana hukuman percobaan mencalonkan diri dalam pilkada, sehingga tidak bisa keluar kesimpulan yang memperbolehkan terpidana hukuman percobaan maju pilkada.

Dia meminta rekaman seluruh rapat Komisi II dengan pemerintah, KPU dan Bawaslu diputar kembali di hadapan publik untuk membuktikan hal yang sebenarnya.

Menurut Arteria, kesimpulan tersebut diawali dengan rapat mendadak yang digelar sejumlah fraksi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri tanpa kehadiran Fraksi PDI Perjuangan. Rapat kemudian dilanjutkan Sabtu (9/9/2016) hingga Minggu dini hari (10/9/2016).
Pertemuan tersebut dengan kondisi jumlah anggota komisi tidak kuorum, namun kala itu ketentuan mengenai terpidana hukuman percobaan boleh ikut pilkada tetap ditetapkan sebagai sebuah kesimpulan Komisi II meski menuai penolakan dari Fraksi PDIP dan Partai Amanat Nasional.

Sementara itu, dia menilai, karena ketidaktegasan Dirjen Otda Kemendagri, maka keteguhan sikap KPU yang sebelumnya menentang wacana terpidana hukuman percobaan boleh ikut pilkada, menjadi ikut goyah.

”KPU perlahan tapi pasti akhirnya tidak berargumen dan memilih untuk mengikuti keputusan itu,” tutupnya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Puluhan Kapal Pencuri Ikan Bakal Ditenggelamkan Menteri Susi

Puluhan Kapal Pencuri Ikan Bakal Ditenggelamkan Menteri Susi

Jakarta – Selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, gencar memerangi Illegal, Unreported and Unregulated ...