Home > Ragam Berita > Nasional > Ini Dia Isi Lengkap Kontrak Politik Dasa Prasetya dengan PDIP yang Ditandatangani Ahok

Ini Dia Isi Lengkap Kontrak Politik Dasa Prasetya dengan PDIP yang Ditandatangani Ahok

Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi mengumumkan dukungannya terhadap pasangan calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Pernyataan ini dibacakan oleh Sekjen DPP PDIP HAsto Kristiyanto di Gedung DPP PDIP pada Selasa (20/9/2016) malam.

Ini Dia Isi Lengkap Kontrak Politik Dasa Prasetya dengan PDIP yang Ditandatangani Ahok

Setelah menyatakan dukungannya, PDIP meminta pasangan Ahok – Djarot untuk menandatangani kontrak politik yang harus mereka jalankan bila nantinya mereka terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada periode yang akan datang.

Sebelum keduanya menandatangani kontrak politik tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira terlebih dahulu menanyakan kepada pasangan calom apakah mereka bersedia memenuhi perjanjian kontrak politik tersebut.

“Pak Basuki apakah bersedia? Pak Djarot apakah bersedia?” tanya Andreas.

“Bersedia,” tegas Ahok.

Setelah menyatakan bersedia, Ahok dan Djarot lantas menandatangani kontrak politik yang berisi 10 poin yang kemudian dinamakan Dasa Prasetya.

Ini Dia Isi Lengkap Kontrak Politik Dasa Prasetya dengan PDIP yang Ditandatangani Ahok

Berikut isi lengkap Dasa Prasetya yang ditandatangani pasangan Ahok – Djarot:

1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa
2. Memperkokoh kegotong-royongan rakyat dalam memecahkan masalah bersama.
3. Memperkuat ekonomi rakyat melalui penataan sistem produksi, reformasi agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan.
4. Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi rakyat.
5. Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat.
6. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah.
7. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten.
8. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan.
10. Menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak asasi manusia.

(Samsul Arifin)

x

Check Also

Mensos Imbau Kader NU Bisa Menghargai Perbedaan Pilhan saat Pilgub

Mensos Imbau Kader NU Bisa Menghargai Perbedaan Pilhan saat Pilgub

Jakarta – Kader Nahdlatul Ulama (NU) yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial, Khofifah Indar ...