Home > Ragam Berita > Nasional > Ahok Bisa Dituntut Karena Ambruknya JPO Yang Memakan Korban Jiwa ?

Ahok Bisa Dituntut Karena Ambruknya JPO Yang Memakan Korban Jiwa ?

Jakarta – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai harus bertanggungjawab atas tewasnya tiga warga Kota Depok yang tertimpa reruntuhan jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, korban pun dapat mengajukan gugatan hukum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kejadian tersebut.

Ahok Bisa Dituntut Karena Ambruknya JPO Yang Memakan Korban Jiwa ?

Seperti yang te;lah diberitakan, ambruknya JPO Pasar Minggu terjadi, Sabtu 24 September 2016 sore. Tiga warga Depok yakni Lilis Lestari Pancawati (43), Sri Hartati (52) serta cucunya, Aisyah Zahra Rahmadhani (8) meninggal dalam peristiwa itu. Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain mendesak adanya investigasi atas ambruknya JPO Pasar Minggu. Bahrain menegaskan, keluarga korban bisa menggugat Pemprov DKI Jakarta.

“Karena itu merupakan tanggungjawab mereka (Pemprov Jakarta),” kata Bahrain saat dihubungi, Minggu 25 September 2016. Gugatan korban, lanjutnya, langsung ditujukan kepada Gubernur Jakarta Ahok. “Dia (Ahok) yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dinas (terkait JPO) itu,” ucapnya.

Apabila terdapat tindakan institusi kedinasannya yang tidak sesuai, Ahok seharunya tahu. Untuk itu, Ahok dapat menjadi pihak tergugat beserta dinas terkait dengan unsur perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kematian dalam KUHP.

“Bisa saja kategori pidana dan perdata,” ujar Bahrain. Bila pidana, keluarga korban tinggal memilih apakah ada dugaan kelalaian bahkan korupsi yang dilakukan Pemprov sehingga berdampak kejadian tersebut. Potensi korupsi mungkin terjadi jika dana pemeliharaan JPO tak digunakan seharusnya. Keluarga korban pun berhak mendapatkan ganti rugi material maupun imaterial dengan mengajuka gugatan perdata. Untuk itu, SOP atau prosedur pembangunan dan pemeliharaan JPO mesti ditelisik.

“Ketika mereka tidak mengelola dengan baik, itu kena (hukum),” kata Bahrain.

Menurut Bahrain, warga tidak dapat menerima saja kejadian tersebut. Gugatan kepada pemerintah, tuturnya, akan menjadi koreksi tindakan pemerintah dan menjadi pembelajaran masyarakat.

“Supaya ada pembelajaran hukum di masyarakat bahwa hak mereka ada,” tuturnya. Bahrain menambahkan, warga tak perlu takut menggugat pemerintah. “Jangan takutlah, itu hak kita,” tutupnya. (Yayan – harianindo.com)

x

Check Also

Tak Ingin Kalah Dengan Ahok, Anies Unggah Video Wawancara Dengan Sarah Sechan

Tak Ingin Kalah Dengan Ahok, Anies Unggah Video Wawancara Dengan Sarah Sechan

Jakarta – Pilkada DKI Jakarta putaran kedua memang memberikan sensasi yang berbeda jika dibandingkan dengan ...

12465455_10205256660160520_652338149_o

Follow Kami Di Line @harianindo Friends Added

Portal Berita Indonesia

Saran dan Masukan Selalu Kami Tunggu Untuk Kami Membangun Portal Media Ini Agar Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi. Hubungi Kami Jika Ada Saran, Keluhan atau Masukan Untuk Kami. Untuk Pemasangan Iklan Silahkan Kontak Kami di Page Pasang Iklan.

Aktual, Faktual dan Humanis