Home > Ragam Berita > Nasional > Habiburokhman Minta KPUD Buka Tes Kesehatan Ahok

Habiburokhman Minta KPUD Buka Tes Kesehatan Ahok

Jakarta – Kelompok Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendesak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta guna mempublikasikan rincian hasil tes kesehatan para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2017. Mereka menyatakan informasi tersebut amat diperlukan publik untuk menilai pasangan calon yang akan mereka pilih.

Habiburokhman Minta KPUD Buka Tes Kesehatan Ahok

Permohonan informasi tersebut mereka diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kami minta untuk ketiga pasangan calon, tapi prioritasnya ke Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok,” ujar politikus Partai Gerindra yang menjadi anggota ACTA, Habiburokhman, di Posko ACTA, Jalan Imam Bonjol 44, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (25/9/2016).

Mewakili ACTA, dia meragukan aspek psikologi Ahok yang merupakan calon gubernur petahana. “Bukan soal marah-marah saja, di Pasal 7 huruf (f) Undang Undang Pilkada disebutkan seseorang harus mampu sehat secara jasmani dan rohani untuk jadi kepala daerah.”

Kelompok yang terdiri atas sejumlah politikus dan petinggi organisasi masyarakat itu, meyakini bahwa Ahok tak memenuhi standar kesehatan rohani untuk kembali memimpin DKI. Ahok, mereka sebut tak bisa mengendalikan emosi. “Kami tak bilang dia gila, tapi kami ingin tahu metode dan skor pemeriksaan psikologinya,” kata Habiburokhman.

Anggota-anggota ACTA yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan mengatakan bahwa standar pemeriksaan kesehatan para calon gubernur dan wakil gubernur harus diinformasikan lengkap, tanpa ada rekayasa. “Parameter dokter apa, (soal psikologi) yang ditanyakan apa saja. Ini kita memilih pemimpin lho, bukan kucing dalam karung, ” ujarnya.

Sejumlah peristiwa yang mereka sebut sebagai indikasi kelemahan psikologi Ahok, antara lain saat Ahok menuding seorang wanita bernama Yusri sebagai maling, karena kekeliruan menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kejadian pada awal 2016 itu memang sempat terangkat media massa.

Selain itu, ada juga kejadian saat Ahok menantang seorang pria yang mengadukan persoalan lahan, ke kantor Ahok di Balai Kota. Kejadian itu, menurut ACTA, terjadi pada 18 Februari 2015 silam.

“Di Youtube banyak, dia (Ahok) marah-marah, bisa diperiksa,” tutur Irfan.

Permohonan informasi publik tersebut, rencananya akan disampaikan secara tertulis pada KPU DKI, Senin besok. “Diminta dalam 10 hari kerja, KPU bisa berikan informasi lengkap. Jika tidak, bisa disengketakan di Komisi Informasi Pusat RI,” kata Irfan. (Yayan – harianindo.com)

x

Check Also

Sering Curhat di Medsos, Politisi PDIP Pertanyakan Sikap Kenegarawanan SBY

Sering Curhat di Medsos, Politisi PDIP Pertanyakan Sikap Kenegarawanan SBY

Jakarta – Salah seorang, Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Charles Honoris sangat menyayangkan ...

12465455_10205256660160520_652338149_o

Follow Kami Di Line @harianindo Friends Added

Portal Berita Indonesia

Saran dan Masukan Selalu Kami Tunggu Untuk Kami Membangun Portal Media Ini Agar Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi. Hubungi Kami Jika Ada Saran, Keluhan atau Masukan Untuk Kami. Untuk Pemasangan Iklan Silahkan Kontak Kami di Page Pasang Iklan.

Aktual, Faktual dan Humanis