Home > Ragam Berita > Nasional > Ahok Dapat Pengaduan dari Pasutri yang Tidak Bisa Bayar Persalinan

Ahok Dapat Pengaduan dari Pasutri yang Tidak Bisa Bayar Persalinan

Jakarta – Belum lama ini, Bob Benny Bikijuluw, 31, dan Imelda Natalia Itayanti, 30, menyambangi Balai Kota Jakarta. Tentu, pasutri tersebut memiliki tujuan. Mereka ingin mengadu kepada gubernur DKI. Sebab, setelah melakuka persalinan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), keduanya tidak bias membayar biaya yang ditagihkan. Yakni, Rp 51,8 juta.

Ahok Dapat Pengaduan dari Pasutri yang Tidak Bisa Bayar Persalinan

Bon dan Imelda berkaus hitam dan abu-abu mencoba menemui Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Mereka menceritakan soal awal mula sebelum persalinan di RSCM. Pada 27 Agustus, Imelda harus ke rumah sakit karena bayi di kandungannya yang baru berusia 33 pekan harus lahir.

Mereka mengaku ke Puskesmas terlebih dahulu berharap bisa bersalin menggunakan asuransi BPJS Kesehatan. Karena persalinan tak bisa dilakukan di situ, pasutri ini bergegas ke Rumah Sakit Rawamangun, namun ternyata tak ada fasilitas Neonatal Intensive Care Unit (NICU) yang bisa digunakan untuk bayi prematur.

“Lalu ke Rumah Sakit Persahabatan, ruang ICU penuh. Akhirnya ke RSCM,” kata Imelda di Balai Kota.

Sayangnya, sesudah lahir Boy dan Imelda terkejut dengan jumlah tagihan yang disodorkan pihak RSCM. Keduanya, yang baru di PHK dari kantornya, diminta membayar biaya rumah sakit sebesar Rp 51,8 juta. Tagihan per tanggal 26 September 2016.

“Saya salah karena tidak mengikuti regulasi baru BPJS (daftar 14 hari sebelum persalinan). Anak saya lahir baru bikin BPJS. Akhirnya tidak bisa digunakan,” sesal Bob.

Kini dia berharap Gubernur Ahok bisa membantu. “Saya berharap Pak Ahok bisa bantu. Kita ini warga DKI,” pintanya.

x

Check Also

Din Syamsuddin : Penolakan Perppu Ormas Lebih Baik Dilakukan Lewat Judicial Review

Din Syamsuddin : Penolakan Perppu Ormas Lebih Baik Dilakukan Lewat Judicial Review

Yogyakarta – Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menilai seharusnya pemerintah tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah ...