Home > Ragam Berita > Nasional > Ricuh Pembangunan Gereja GBKP Pasar Minggu, Ahok Turun Tangan

Ricuh Pembangunan Gereja GBKP Pasar Minggu, Ahok Turun Tangan

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan dirinya akan mengecek peruntukan Gereja Batak Karo Protestan Pasar Minggu (GBKP Pasar Minggu). Ahok juga mengatakan di Jakarta sendiri banyak rumah ibadah yang menyalahi peruntukan.

Ricuh Pembangunan Gereja GBKP Pasar Minggu, Ahok Turun Tangan

“Makanya jangan dijadikan alasan juga. Makanya saya gak bisa putuskan sekarang, sebelum kita gelar perkara,” ujar Ahok di lapangan IRTI Monas, Senin (3/10/2016).

Di lain pihak, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi menanggapi terkait permasalahan GBKP Pasar Minggu. “(IMB) sambil diurus. Atas keputusan bersama peraturan menteri itu, 60 banding 90. Tetap saja biar tempat sementara dia harus 60 banding 90,” ujarnya.

Tri menambahkan, pihak Pemkot Jaksel telah memfasilitasi GBKP Pasar Minggu.

“Kita fasilitasi, kita kasih tempat di kantor kecamatan. Ada satu tempat di dekat Koramil. Mudah-mudahan bisa di situ,” katanya.

Tri juga mengungkapkan jika hal tersebut berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu, bersedia direlokasi asalkan Pemkot Administrasi Jakarta Selatan, mau menerbitkan surat izin mendirikan bangunan (IMB). Pasalnya, setelah 10 tahun mengurus IMB tersebut, pihak GBKP belum juga mendapatkannya.

“Tuntutan kami jelas. Kami akan tetap beribadah selama belum dikeluarkan IMB. Kalau mau relokasi silakan, asal kami menerima IMB terlebih dulu,” ujar pendeta di GBKP Pasar Minggu, Penrad Siagian kepada Republika.co.id, Ahad (2/10).

Mereka lalu menolak keputusan Pemkot Jaksel yang meminta jemaat tidak lagi beribadah di Jalan Tanjung Barat No.148 A, Pasar Minggu. Meski begitu, hingga hari ini, jemaat tetap melakukan ibadah di tempat tersebut Penrad hanya ingin mengingatkan pemerintah jika sikap jemaat tersebut bukanlah pembangkangan, melainkan hendak menunjukkan bahwa ada kebebasan beribadah warganya yang terhambat serta tidak difasilitasi negara. (Yayan – harianindo.com)

x

Check Also

Mensos Imbau Kader NU Bisa Menghargai Perbedaan Pilhan saat Pilgub

Mensos Imbau Kader NU Bisa Menghargai Perbedaan Pilhan saat Pilgub

Jakarta – Kader Nahdlatul Ulama (NU) yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial, Khofifah Indar ...