Home > Ragam Berita > Nasional > Pakar Hukum Nilai Revisi UU Makin Membatasi Parpol Baru Ajukan Capres

Pakar Hukum Nilai Revisi UU Makin Membatasi Parpol Baru Ajukan Capres

Jakarta – ‎Beberapa waktu ini, pemerintah berencana merevisi UU Penyelenggaraan Pemilu. Namun, hal tersebut dinilai mengebiri hak partai politik (Parpol) baru. Sebab, ada poin dalam draf revisi UU yang mengacu pada Pilpres 2014 sebagai syarat.

Pakar Hukum Nilai Revisi UU Makin Membatasi Parpol Baru Ajukan Capres

‎Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan, salah satu tujuan sebuah parpol untuk memperoleh kekuasaan, atau kesempatan untuk mengisi jabatan politik. Ketika parpol sah menjadi peserta pemilu, lanjut dia, maka tidak ada alasan untuk mengurangi haknya.

“Misalnya haknya untuk mengikuti pilpres, tidak bisa begitu,” ujar Asep ‎Warlan Yusuf di Jakarta, Sabtu (8/10/2016).

Sebab, sambung dia, filosofi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 itu bahwa pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (Pileg) termasuk pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2019 harus dilaksanakan bersamaan.

“Dengan demikian, tidak boleh dikaitkan dengan hasil pemilu legislatif sebelumnya, apa dasarnya?” tuturnya.‎

Justru, kata dia, Pemilu Serentak 2019 meniadakan presidential threshold alias ambang batas pencalonan presiden. Dengan digelar serentak, kata dia, maka semua parpol peserta pemilu memiliki hak yang sama untuk pilpres. “Ini pengebirian hak sebuah partai politik, pengurangan hak,” tuturnya.

Asep menambahkan, jika ketentuan larangan parpol baru itu‎ disahkan nantinya, maka harus digugat ke MK. “Agak aneh kalau dikaitkan dengan hasil pileg sebelumnya, a‎pa logika hukumnya kalau dikaitkan dengan hasil pileg sebelumnya?” tutupnya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Panglima TNI Gatot Dinilai Cocok Sebagai Cawapres Jokowi

Panglima TNI Gatot Dinilai Cocok Sebagai Cawapres Jokowi

Jakarta – Pilpres 2019 memang masih lama, namun beragam dukungan sudah mulai bermunculan untuk Presiden ...