Home > Ragam Berita > Nasional > Komunitas Saya Muslim Suka Ahok Angkat Bicara Terkait Surat Al Maidah 51

Komunitas Saya Muslim Suka Ahok Angkat Bicara Terkait Surat Al Maidah 51

Jakarta – Baru-baru ini, Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dianggap telah menghina Islam dan kitab sucinya ketika mengungkit Surah Al Maidah ayat 51 dalam dialognya dengan warga Kepulauan Seribu beberapa pekan lampau. Namun, terkait hal itu, Komunitas yang menamakan dirinya Saya Muslim Suka Ahok (SMS Ahok) melakukan pembelaan kepada Ahok.

Komunitas Saya Muslim Suka Ahok Angkat Bicara Terkait Surat Al Maidah 51

“Saya hanya ingin mengajukan pemikiran sederhana, apakah memang sudah seharusnya Ahok dipersepsikan demikian? Lantas bagaimana saudara saya sesama muslim yang mengaku lebih Islami namun sesungguhnya justru tidak menyadari bahwa mereka masih luput dalam memahami hakikat keislaman itu sendiri?” kata angggota SMS Ahok, Ramdani Bin Muhammad Hefni, Minggu (9/10/2016).

Bahkan dirinya mengaku tak senang ada orang yang menuding orang lain telah menghina Islam. Hal tersebut dinilai olehnya merupakan sikap yang setara dengan yang disebut melakukan penghinaan itu sendiri. Terkait tentang hal itu, Ahok sendiri telah menyatakan bahwa tidak ada niatan untuk melecehkan Islam. Oleh sebab itu, Ramdani menilai bahwa tindakan Ahok tidak bisa disebut seperti yang dituduhkan selama ini.

“Karena Ahok sudah menegaskannya, maka saya berani menilai bahwa dia hanya sekadar melakukan apa yang dikategorikan dalam kategori qiyas. Menurut istilah ahli ilmu Ushul Fiqh, qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya,” tutur Ramdani, seperti diberitakan RMOL Jakarta.

Apabila dilihat dari Dalil Al Quran yang antara lain surah Al Imran ayat 28, dan An Nisa ayat 144 dan 138-139, jika diperhatikan secara cermat, ayat-ayat tersebut sama-sama ada kalimat ‘…dengan meninggalkan orang-orang mukmin’. Dalam ilmu tafsir dan ushul fikih, kalimat ini dikenal sebagai illat.

“Illat atau sebab yang jadi syarat kualifikasi dilarangnya memilih pemimpin non muslim adalah jika kita yang muslim meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi, kalau memilih non muslim tanpa meninggalkan orang yang mukmin, misalnya salah satu dari mereka, pemimpin utamanya sendiri atau wakilnya adalah muslim, maka halal. Itu karena di dalamnya tetap ada orang mukmin, sehingga kita tidak bisa disebut meninggalkan orang mukmin,” paparnya.

Ramdani lantas menyorot ayat tersebut, dilalah (pengertian) dari kata waliy (jamaknya auliya) yang dipahami di zaman Nabi dan sahabat sangat berbeda jauh berbeda dengan pengertian pemimpin dalam dunia modern.

“Kita perlu mengetahui sejarah perubahan makna dari pemimpin agar tidak kaku dalam penerapan ayat. Di zaman Nabi dan sahabat pemimpin (kaisar dan raja atau khalifah) adalah berkuasa secara absolut. Sementara di zaman modern, pemimpin sudah bersifat kolektif, berdasarkan teori trias politika, kekuasaan terbagi menjadi eksekutif, legislstif dan judikatif,” katanya.

(bimbim – harianindo.com)

x

Check Also

Djarot Nilai Pelaku Bom Kampung Melayu Hancurkan Keharmonisan

Djarot Nilai Pelaku Bom Kampung Melayu Hancurkan Keharmonisan

Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengecam aksi terorisme di ...

12465455_10205256660160520_652338149_o

Follow Kami Di Line @harianindo Friends Added

Portal Berita Indonesia

Saran dan Masukan Selalu Kami Tunggu Untuk Kami Membangun Portal Media Ini Agar Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi. Hubungi Kami Jika Ada Saran, Keluhan atau Masukan Untuk Kami. Untuk Pemasangan Iklan Silahkan Kontak Kami di Page Pasang Iklan.

Aktual, Faktual dan Humanis