Home > Ragam Berita > Nasional > Berita Terkini : PN Jaksel Berikan Putusan Praperadilan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara

Berita Terkini : PN Jaksel Berikan Putusan Praperadilan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara

Jakarta – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Kini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal memberikan putusan praperadilan. Itu adalah hasil dari laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berita Terkini : PN Jaksel Berikan Putusan Praperadilan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara

Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna mengatakan, saat ini pihaknya masih mempersiapkan putusan tersebut untuk dibacakan sekira pukul 14.00 WIB.

“Sekarang masih dirapikan dulu putusannya, nanti siang mungkin,” ujar Made pada Rabu (12/10/2016).

Sekadar diketahui, sidang putusan tersebut akan dipimpin hakim tunggal I Wayan Karya yang sejak awal memang memimpin jalannya persidangan tersebut.

Dalam kasus ini, Nur Alam telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). Ia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sultra selama periode 2009-2014.

Penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi serta SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah.

Atas perbuatan itu, Nur Alam dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP. (Tita Yanuantari – harainindo.com)

x

Check Also

Pengamat Politik Nilai Pansus Angeket Hanya Berisi Partai-Partai Pendukung Pemerintah

Pengamat Politik Nilai Pansus Angeket Hanya Berisi Partai-Partai Pendukung Pemerintah

Jakarta – Pengamat politik dari The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan sudah seharusnya Pansus Hak ...