Home > Ragam Berita > Nasional > Anggota DPR Pertanyakan Dana Yang Diperoleh MUI Terkait Sertifikasi Halal

Anggota DPR Pertanyakan Dana Yang Diperoleh MUI Terkait Sertifikasi Halal

Jakarta – Terkait dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH), sejumlah kalangan meminta hal tersebut untuk ditunda. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Baghowi. Alasan yang disampaikan sangat banyak dan mendasar.

Anggota DPR Pertanyakan Dana Yang Diperoleh MUI Terkait Sertifikasi Halal

Apabila hal tersebut dipaksakan, ditakutkan bisa menimbulkan berbagai masalah. Hal tersebut nantinya akan menimbulkan persaingan usaha juga. Publik lantas mempertanyakan siapa yang akan memungut uang hasil sertifikasi halal yang totalnya mencapai Rp 480 triliun dalam lima tahun. Baghowi mengemukakan bahwa sertifikasi halal juga memiliki batas masa berlaku. Masa berlaku sertifikasi hala hanya 3 tahun saja, dan harus mulai mengurus perpanjangan sejak 6 bulan sebelum masa berlakunya habis.

Oleh sebab itu para pengusaha harus dua kali mengurus surat halal dalam kurun lima tahun. Pengurusan sertifikasi tersebut dipatok biaya sebesar Rp 6 juta, sehingga bila ditotalkan bisa mencapai Rp 12 juta dalam lima tahun. Jika angka ini dikalikan dengan 40 juta pengusaha, maka hasil yang ditarik dari masyarakat dalam lima tahun mencapai Rp480 triliun.

Terkait hal tersebut, kini DPR masih membahas tentang siapa yang seharusnya berhak dalam mengeluarkan sertifikasi terhadap kehalalan suatu produk. Selama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) lah yang diberi amanat dalam mengeluarkan sertifikasi kehalalan tersebut.

“Dalam pembahasan, MUI meminta dialah yang memegang sertifikasi dan negara hanya mengurus administrasi saja. Itu tarikan yang masih alot dalam pembahasan RUU,” imbuhnya.

Menurut Baghowi, MUI yang merupakan organisasi masyarakat tersebut tidak berhak melakukan penarikan terhadap uang dari masyarakat sebesar Rp 480 triliun tersebut. Yang berhak menarik uang dari masyarakat hanya negara. Bahkan, ia menilai jika kehalalan adalah sebagai urusan agama, maka bukan hanya MUI saja yang paham soal agama.

“Kan juga masih ada Muhammadiyah, dia juga punya ahli-ahli agama,” ungkap Baghowi.

(bimbim – harianindo.com)

x

Check Also

Gerindra Keluar dari Pansus Angket, Wakil Ketua DPR Layangkan Sindiran

Gerindra Keluar dari Pansus Angket, Wakil Ketua DPR Layangkan Sindiran

Jakarta – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menyindir langkah Gerindra yang keluar dari keanggotaan Pansus ...