Home > Ragam Berita > Nasional > Larang Patung Budha, Walikota Tanjung Balai Dinilai Telah Melukai Keberagaman

Larang Patung Budha, Walikota Tanjung Balai Dinilai Telah Melukai Keberagaman

Tanjung Balai – Beberapa waktu yang lalu, Walikota Tanjung Balai, Sutrisno Hadi memerintahkan pihaknya untuk menurunkan Patung Buddha Amitabha dari bangunan Vihara Tri Ratna. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif pun menanggapi keputusan dari Sutrisno tersebut. Ia beranggapan bahwa keputusan tersebut justru mencederai hak sipil dan melukai rasa keberagamaan pemeluk Buddha. Ia juga meminta perintah itu dipertimbangkan kembali.

Larang Patung Budha, Walikota Tanjung Balai Dinilai Telah Melukai Keberagaman

Buya Syafii menilai bahwa alasan adanya desakan dari ormas tertentu untuk menurunkan patung tersebut tidak bisa dijadikan pembenar bagi lahirnya keputusan yang menggoncangkan sendi-sendi pluralisme itu. Padahal, bangunan Vihara Tri Ratna merupakan bangunan legal yang telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota dengan Nomer 648/237/K/2006.

Buya Syafii mengaku sangat prihatin dengan usul pemindahan Vihara Tri Ratna tersebut. Pendiri Maarif Institute ini mengingatkan agar pemerintah betul-betul dibimbing oleh akal sehat dalam membuat kebijakan dan tidak dilumpuhkan oleh “desakan kelompok-kelompok yang gelap mata.”

“Saran saya, mohon Pak Walikota mempertimbangkan dengan lebih bijak dan lebih matang masalah yang dapat berekor panjang ini. Energi kita sudah sering terkuras oleh hal-hal pinggir dilihat dari sudut pandang masalah bangsa yang lebih luas,” terang Buya Syafii.

Direktur Pelaksana Aliansi Sumut Bersatu, Veryanto Sitohang menemukan bahwa surat dari Yayasan Vihara Tri Ratna Tanggal 12 Juni 2010 No. 05/YVTR-VI/2010 dan dari Pengurus Daerah Majelis Budhayana Indonesia Tanggal 16 Juni 2010 No. 085/MDI-Sumut/VI/2010 yang ditujukan kepada Dirjen Bimbingan Massal Umat Buddha menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Buddha merasa keberatan dengan keputusan Walikota tersebut.

“Menurunkan secara paksa sebuah simbol suci yang sangat dihormati oleh pemeluk Buddha jelas sangat melukai,” kata Fajar Riza Ul Haq, Direktur Eksekutif Maarif Institute.

Baca Juga : Nia Ramadhani Menyimpan Keinginan Tampil Lagi Di Layar Kaca

“Ini bukan persoalan mayoritas dan minoritas. Tapi persoalan bagaimana kita menghormati sebuah simbol sakral agama sebagaimana kita menjaga kehormatan agama kita sendiri.”

“Sangat mengecewakan kalau Walikota tersandera oleh kelompok tertentu. Justru ia seharusnya menjadi wali yang adil bagi semua pihak, entah itu kelompok Melayu-Cina, Muslim-Buddha atau bahkan mayoritas-minoritas,” Fajar menyesalkan.

(bimbim – harianindo.com)

x

Check Also

BMKG Informasikan Adanya Potensi Gempa susulan

BMKG Informasikan Adanya Potensi Gempa susulan

Banjarnegara – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan potensi gempa susulan, meskipun dengan intensitas ...