Harian IndoJakarta – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) akan melakukan kompromi dengan pihak DPRD DKI terkait pembahasan APBD DKI yang selama ini selalu diwarnai dengan ketidaksepahaman antara pihak eksekutif dan legislatif.
Menurut Soni, antara eksekutif dan legislatif seharusnya bersinergi dan tidak berjalan sendiri. Bila keduanya tidak sepaham seharusnya kembali ke patokan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan,” kata Soni usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2016).
Soni menjelaskan, kompromi antara legislatif dan eksekutif adalah sesuatu yang wajar dilakukan dalam membahas APBD, karena APBD itu sendiri adalah hasil dari kompromi antara legislatif dan eksekutif.
“Memang harus kompromi. Politik itu ya kompromi. Enggak bisa politik sendiri itu ya enggak bisa. Politik itu kompromis. Karena itulah APBD adalah produk dari sistem politik,” kata Soni.
“Perkawinan antara aspirasi dan kebijakan inilah yang menjadi titik kompromi, dalam arti positif. Saya kira semua sudah tahu, itulah mekanisme pembahasan di dewan,” pungkasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
