Pakar Politik Blak-blakan Sebut SBY Sebagai Provokator

Jakarta – Syamsuddin Haris selaku Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyayangkan pernyataan dari mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung unjuk rasa Jumat (4/11/2016).

“Saya menyayangkan SBY. Dia sudah menjadi provokator sama seperti pemimpin organisasi kemasyarakat (ormas) keagamaan yang selalu membuat resah masyarakat,” kata Syamsuddin.

Dirinya mengatakan, pada diskusi dengan tema,”Keprihatinan Anak Bangsa Terhadap Ancaman Kebhinekaan” di Jakarta, Kamis (3/11/2016). Selain Syamsuddin tampil sebagai pembicara lain dalam acara yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Peduli Kebangsaan itu adalah pakar politik yang juga wartawan senior Budiarto Shambazy, Bambang Sulistomo, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Mulyadi Tamsir, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Chrisman Damanik, dan aktivis perempuan, Emmy Hafild.

Syamsuddin juga engaku kecewa juga dengan SBY yang mendesak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) agar memproses Gubernur DKI non aktif, Basuki Tjahaja Purnama secara hukum atas dugaan penistaan agama.

Menurut, SBY mendesak seperti itu mempunyai kepentingan politik agar anaknya yang menjadi calon Gubernur DKI menang dalam Pilgub nanti. “Dia kan harus tahu penegakkan hukum itu ada prosesnya. Masa SBY tidak tahu kalau Polri sedang memproses kasus itu ? Penegakkan hukum kan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Saya katakan SBY itu provokator,” kata dia.

Syamsuddin juga menegaskan, kata-kata Ahok di Kepulauan Seribu sama sekali tidak menodai agama atau Kitab Suci Alquran. “Coba nonton dan dengar rekaman acara itu secara utuh. Saya yakin 95 persen pengunjuk rasa besok (red-tanggal 4 November) tidak menonton dan mendengar acara dan perkataan Ahok secara utuh,” katanya.

Baca juga: Peneliti LIPI Samakan SBY Dengan Pemimpin Ormas Yang Resahkan Masyarakat

“Nah dari sini saya katakan, yang merusak adalah Si Buni Yani dan media sosial (medsos). Kalau pers malah tidak,” kata dia. Untuk itu, ia mendesak pemerintah agar awasi penggunaan media sosial tersebut. (Yayan – www.harianindo.com)