Ternyata Bukan Kali Ini Saja SBY Menyebut “Lebaran Kuda” Dalam Pidatonya

Jakarta – Beberapa hari ini, selain ramai diperbincangkan soal demo 4 November, netizen juga membahas soal istilah “Lebaran Kuda” yang dilontarkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya pada Rabu (2/11/2016) laludi kediamannya, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, SBY membahas beberapa persoalan bangsa yang disangkutpautkan dengan dirinya, termasuk soal demo besar-besaran yang dilakukan oleh puluhan ribu umat Islam yang menuntut agar calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok segera diperiksa dan dipenjarakan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukakannya.

Dalam pidatonya, SBY menghimbau kepada pemerintah untuk memperhatikan tuntutan para pengunjukrasa agar masalahnya tidak terus berlarut-larut.

“Barangkali diprotes karena tuntutan enggak didengar, diabaikan (maka) sampai lebaran kuda pun masih ada unjuk rasa,” kata SBY saat itu.

Setelah SBY melontarkan istilah lebaran kuda ini, banyak netizen lantas memberikan komentar, baik itu komentar serius pro dan kontra, maupun komentar lucu.

Terlepas dari banyaknya komentar soal istilah lebaran kuda yang dilontarkan oleh SBY tersebut, ternyata bukan pertama kalinya ayahanda Agus Harimurti Yudhoyono ini menyebutkan istilah lebaran kuda dalam pidatonya.

Pada saat membuka Rapimnas Kadin 2011 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada 1 April 2011 lalu, SBY juga melontarkan istilah tersebut untuk mengajak para pengusaha melakukan langkah nyata demi kemajuan Indonesia.

“Kalau diam dan melakukan bussines as usual, sampai lebaran kuda (Indonesia) tidak akan pernah terwujud (jadi negara maju),” kata SBY waktu itu.

Sebelumnya, SBY juga pernah memakai istilah lebaran kuda saat membahas mimpi sepak bola Indonesia untuk bisa masuk dalam putaran final Piala Dunia.

“Kalau tidak ada langkah konkret, sampai lebaran kuda pun sepakbola kita akan begini-begini terus,” ujar SBY dalam rapat kabinet bidang politik, hukum, keamanan, kesejahteraan rakyat, dan ekonomi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, pada 5 Juli 2010.
(samsul arifin – www.harianindo.com)