Harian IndoJakarta – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya membantah permintaan sumbangan untuk pengamanan unjuk rasa yang dilaksanakan pada 25 November dan 2 Desember 2016 di wilayah Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Dari surat edaran, diperlukan dana setidaknya sebesar Rp 120 juta untuk mendukung operasional petugas Polri dan TNI.
“Surat edaran itu tidak betul. Selama ini kami mulai tanggal 4 November melakukan pengamanan. Dan sudah tidak ada ekses sama sekali,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (21/11/2016).
Menurut Awi, terdapat pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan surat edaran tersebut. Awi menambahkan, pihaknya sudah mengklarifikasi ke Kapolres Jakarta Utara terkait adanya informasi surat edaran yang meminta sumbangan tersebut.
Kombes Awi juga menambahkan, dalam hal pengamanan Ibu Kota, pihak Kepolisian tidak ada hubungan dengan masyarakat tertentu, apalagi soal permintaan dana.
“Pengamanan Ibu Kota itu didukung oleh dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Polri. Jadi tidak ada urusannya dengan pihak manapun. Dengan RW tidak ada. Tidak ada hubungan dengan RT/RW,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Awi, pihaknya akan mengusut adanya surat edaran yang menurutnya baru beredar sejak Minggu 20 November 2016 malam. “Sudah diusut itu. Baru tadi malam (beredar),” katanya.
Baca juga: Laporan 34 Proyek Mangkrak di Era SBY Sudah Ada Ditangan KPK
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, beredar surat edaran terkait permintaan sumbangan pengamanan untuk antisipasi unjuk rasa pada 25 November dan 2 Desember 2016. Dalam surat edaran tersebut, lingkungan RW 08 Kelapa Gading, Jakarta Utara, meminta agar warga memberi sumbangan sebesar Rp 200 ribu untuk operasional puluhan anggota Brimob dan TNI yang menjaga lingkungan RW tersebut. (Yayan – www.harianindo.com)
