Home > Ragam Berita > Nasional > Pengamat Menilai Proses Hukum Ahok Terpengaruh Tekanan Massa dan Politik

Pengamat Menilai Proses Hukum Ahok Terpengaruh Tekanan Massa dan Politik

Jakarta – Pada hari Selasa, (13/12/2016) mendatang, akan digelar persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pihak Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mempercepat penanganan kasus Ahok tersebut.

Pengamat Menilai Proses Hukum Ahok Terpengaruh Tekanan Massa dan Politik

Lantas, hal tersebut dikomentari oleh Bivitri Susanti selaku Pendiri dan peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Ia menilai boleh saja proses hukum Ahok berlangsung cepat, namun, kasus Ahok tersebut terkesan melempar bola panas dari kepolisian kemudian ke kejaksaan, lalu di ujungnya pengadilan.

“Secara normatif, cepat atau tidak cepat sebenarnya tergantung pada hasil penyidikannya. Tapi memang kelihatan sekali kasus ini seperti bola panas. Polisi mau buru-buru lempar ke kejaksaan. Kejaksaan lempar ke pengadilan. Kalau dibandingkan dengan kasus lain, Ini sangat cepat. Kelihatan sekali ini karena tekanan massa dan politik,” ucap Bivitri kepada Liputan6.com, Kamis (8/12/2016).

Ia juga menambahkan bahwa pasal yang digunakan untuk menjerat Gubernur nonaktif DKI Jakarta tersebut terlalu karet dan rentan akan adanya kepentingan politik. Ahok diketahui dijerat dengan Pasal 156 a dan Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengerahan massa ketika sidang Ahok berjalan nantinya, menurutnya, bisa mempengaruhi situasi, baik pada penegak hukum, maupun para saksi.

“Kalau layak tidaknya, kalau kita pakai asumsi pasal yang dipakai sudah benar. Saya tidak bisa menjawab, karena belum lihat bukti-bukti. Tapi menurut saya, ada masalah mendasar pada pasal penistaan itu. Pasal itu tidak layak digunakan. Terlalu karet dan terlalu mudah dijadikan alat kepentingan politik. Persis seperti yang terjadi sekarang,” jelas Bivitri.

“Pasti akan berpengaruh. Semua aparat penegak hukum akan tertekan, jaksa, hakim. Karena ada tekanan massa. Kita tahu sendiri tekanan massa bisa berdampak besar pada psikologi hakim. Yang parah juga, saksi-saksi ahli bisa jadi takut. Mereka bisa tidak objektif atau yang mumpuni dan objektif tidak mau tampil karena takut. Pandangan ahli-ahli yang kurang objektif juga akan pengaruhi putusan,” beber Bivitri.

Meski demikian, menurut Bivitri, Ahok harus menerima apa pun keputusan dari majelis hakim, lantaran tak ada putusan yang bisa di pandang cacat. Oleh sebab itu, dia meminta awasi proses dengan melibatkan Komisi Yudisial (KY) dalam sidang Ahok mendatang.

Baca Juga : Kapal Malaysia Kepergok Curi Ikan, Mengaku Hanya Hobi

“Kalau sudah ada putusan harus diterima. Paling-paling upaya hukum banding dan kasasi. Ya begitu. Mau seperti apa pun nanti. Kalau sudah ada putusan kita enggak bisa klaim cacat,” tutur Bvitri.

“Awasi saja prosesnya. Libatkan KY, jaga ruang sidang, Jangan sampai massa masuk dan lainnya,” pungkas Bivitri.

(bimbim – harianindo.com)

x

Check Also

20 Ormas Dipastikan Ikut Aksi 287

20 Ormas Dipastikan Ikut Aksi 287

Jakarta – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) bersama dengan sejumlah ormas rencananya ...