Home > Ragam Berita > Nasional > Baru Saja Ditangkap, Terduga Makar Hatta Taliwang Minta Penangguhan Penahanan

Baru Saja Ditangkap, Terduga Makar Hatta Taliwang Minta Penangguhan Penahanan

Jakarta – Polisi telah menangkap Hatta Taliwang. Penangkapan tersebut terkait dengan isu makar yang akan dilakukan. Kini pihaknya pun melayangkan penangguhan penahanan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya. Pengacara Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ahmad Leksono menegaskan pihak keluarga bakal menjadi jaminan.

Baru Saja Ditangkap, Terduga Makar Hatta Taliwang Minta Penangguhan Penahanan

“Ini upaya persuasif kepada Polda Metro Jaya setelah secara lisan dan ini pengajuan formal penangguhan penahanan dari keluarga dan kuasa hukum,” kata Ahmad di Jakarta pada Senin (12/12/2016).

Ahmad menjelaskan, penangguhan tersebut dilayangkan setelah berita acara pemeriksaan terhadap Hata Taliwang disusun. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan usia kliennya yang sudah tua. Pihaknya menegaskan kliennya tidak akan kabur dan siap bersikap kooperatif.

Hatta Taliwang ditahan Polda Metro Jaya atas dugaan rencana makar. Hatta bersama sebelas aktivis diduga akan melakukan makar dengan memanfaatkan massa Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan mengatakan Hatta disangka melanggar Pasal 107, 110, dan 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain dijerat pasal makar, Hatta diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atas penyataannya di media sosial yang bermuatan SARA.

Sebelas aktivis juga ditangkap. Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar. Hatta diduga terlibat secara langsung dengan kelompok itu. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Anies Realisasikan Janji Kampanye Lewat Raperda Reklamasi

Anies Realisasikan Janji Kampanye Lewat Raperda Reklamasi

Jakarta – Belum lama ini, Anies Baswedan telah mencabut usulan dua rancangan peraturan daerah terkait ...