Home > Ragam Berita > Nasional > MK Ambil Berikan Putusan Uji Materi UU Tentang Amnesti Pajak

MK Ambil Berikan Putusan Uji Materi UU Tentang Amnesti Pajak

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memberikan putusan terkait permohonan uji materi undang-undang tentang amnesti pajak. Sebagaimana diketahui, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, tiga organisasi serikat buruh Indonesia, dan seorang warga negara bernama Leni Indrawati melayangkan uji materi mengenai UU tersebut.

MK Ambil Berikan Putusan Uji Materi UU Tentang Amnesti Pajak

“Putusan terhadap empat perkara uji undang-undang amnesti pajak akan dilaksanakan siang nanti,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono ketika melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Seluruh pemohon menilai bahwa UU amnesti pajak ini bersifat diskriminatif bagi sejumlah warga negara karena seolah-olah melindungi para pengemplang pajak dari kewajibannya membayar pajak.

Ketentuan tersebut juga dinilai memberikan hak khusus secara eksklusif kepada pihak yang tidak taat pajak berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana.

Selain itu, tiga organisasi serikat buruh juga berpendapat bahwa UU Amnesti Pajak mengakibatkan para pengusaha pengemplang pajak diampuni hukumannya, sehingga mencederai rasa keadilan buruh yang selama ini patuh membayar pajak.

Yayasan Satu Keadilan juga mempermasalahkan pemaknaan kalimat “tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan dan dituntut, baik secara perdata ataupun pidana jika dalam melaksanakan tugas” dalam ketentuan tersebut.

Kalimat tersebut dinilai memiliki makna imunitas bagi Menteri Keuangan, Pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan amnesti pajak, karena kewenangan yang diberikan oleh ketentuan tersebut bersifat absolut tanpa pengawasan serta evaluasi, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Para pemohon kemudian meminta MK mengabulkan permohonan mereka dengan menyatakan pasal 1 angka 1, pasal 3 ayat (3), pasal 4, pasal 21 ayat (2), pasal 22, dan pasal 23 ayat (2) UU Amnesti Pajak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Inilah Alasan Djarot Tidak Mau Berikan Gaji kepada Staf Ahli DPRD DKI

Inilah Alasan Djarot Tidak Mau Berikan Gaji kepada Staf Ahli DPRD DKI

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menolak membiayai gaji tenaga ahli anggota Dewan ...