Home > Ragam Berita > Nasional > Presiden Jokowi Setuju dengan Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Presiden Jokowi Setuju dengan Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Jakarta – Pemerintah dikabarkan bakal membuat Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Tujuannya adalah penyelesaian konflik yang tidak dilakukan secara peradilan. Sebab, musyawarah dan mufakat masih dapat ditempuh. Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Presiden Jokowi Setuju dengan Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Presiden Jokowi sepakat dengan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

“‎Presiden juga sudah setuju untuk dibentuknya Dewan Kerukunan Nasional. Dewan Kerukunan Nasional ini perlu karena tentunya Indonesia punya sejarah. Dan setiap suku bangsa di Indonesia selalu menyelesaikan masalah terlebih dahulu dengan cara-cara musyawarah mufakat,” kata Wiranto di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2017).

Dewan Kerukunan Nasional, kata Wiranto, akan merevitalisasi lembaga-lembaga adat yang selama ini menjadi nafas dalam menyelesaikan setiap konflik yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

“Lembaga-lembaga adat yang ada di seluruh negeri ini sebetulnya nafasnya itu: ‘menyelesaikan konflik dengan musyawarah mufakat dengan cara-cara damai, bukan dengan cara-cara konflik’,” jelas Wiranto.

Baca juga: Wiranto Berikan Laporkan Tentang Tim Saber Pungli saat Rapat Paripurna

Menurut Wiranto, langkah hukum peradilan yang kerap dilakukan setiap adanya konflik di Indonesia lantaran Undang-Undang mengadopsi aturan yang ada di Eropa. Karena itu, dia berharap ‎setiap konflik-konflik yang ada ditempuh dengan cara non-yustisia atau di luar jalur hukum.

“Karena kita adopsi UU dari Eropa maka selalu kalau ada masalah dan kasus di masyarakat kita larikan pada proses peradilan, proses konflik, proses pro-yustisia. Nah di sini yang kita inginkan adalah jadi kalau ada kasus maka diselesaikan dulu dengan cara-cara non-yustisia, bukan dengan konflik di peradilan,” jelasnya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)

x

Check Also

Anies-Sandi Dinilai Terlalu Banyak Pencitraan di Awal Kepemimpinannya

Anies-Sandi Dinilai Terlalu Banyak Pencitraan di Awal Kepemimpinannya

Jakarta – Mahyudin selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat terang-terangan mengkritik Anies Baswedan dan Sandiaga ...