Jakarta – Terkait rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menaikkan dana partai politik sebesar 50 persen, pemerintah mengatakan menyambut baik ide tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan implementasinya harus tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

Mendagri : Rekomendasikan Kenaikan Dana Harus Melihat Pertumbuhan Ekonomi

Mendagri Tjahjo Kumolo

“Kita harus kembali kepada kondisi ekonomi kita, bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini,” kata Tjahjo di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Dia mengatakan, di beberapa negara, pendanaan partai politik dibiayai penuh oleh negara namun dalam konteks Indonesia, harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

Karena itu Tjahjo belum bisa memastikan kapan kenaikan dana bantuan bagi parpol direalisasikan karena tergantung penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi.

“Kami tampung semua rekomendasi terkait dana bantuan bagi parpol seperti dari KPK dan BPK,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK merekomendasikan porsi ideal kenaikan dana bantuan bagi partai politik dilakukan bertahap selama 10 tahun berdasarkan kepatuhan parpol.

Baca juga: PolMark : Anies-Sandi Raih Elektabilitas Tertinggi

“Porsi ideal menurut KPK dengan kenaikan bertahap selama 10 tahun berdasarkan kepatuhan parpol terkait tiga hal yaitu alokasi bantuan parpol 25 persen untuk administrasi dan 75 untuk rekrutmen dan tata kelola parpol,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Ruang Rapat Komisi III DPR, di Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Dia mengatakan KPK merekomendasikan agar negara membantu mendanai parpol dan meningkatkan bantuan keuangan untuk pendanaan partai di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dengan memperhatikan beberapa hal. Realisasinya, menurut dia, adalah kemampuan keuangan negara, kondisi geografis dan demografis, serta kematangan demokrasi. (Tita Yanuantari – harianindo.com)