Pengamat Politik Menyebut MUI Adalah Lembaga Negara Yang Diakui Eksistensinya

Jakarta – Adi Prayitno selaku pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta angkat bicara terkait sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adi menyatkaan jika kalaupun akhirnya menimbulkan gejolak di masyarakat, hal itu karena secara kebetulan fatwa dikeluarkan menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, yang salah satu calonnya terjerat kasus dugaan penistaan agama.

Menurutnya, sikap keagamaan MUI telah diakui oleh negara. Dengan demikian dinilai kurang elok kemudian hubungan antara MUI dan Pemerintah diperkeruh dengan pendapat-pendapat tidak perlu.

“MUI adalah lembaga negara yang diakui eksistensinya. Dia bekerja sesuai koridor hukum,” tutur Adi.

Adi menambahkan, dirinya mengakui jika memang terdapat fatwa MUI yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat seperti larangan penggunaan atribut Natal yang dikeluarkan dalam sistuasi menjelang pilkada.

Selebihnya, tambahnya, Fatwa yang dikeluarkan MUI cenderung “adem ayem” tanpa menimbulkan resistensi di masyarakat. Namun dia berharap jangan ada pihak yang menggeneralisasi seluruh fatwa MUI berpotensi menganggu kamtibmas.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menganggap MUI sebagai lembaga penting yang harus dihormati. Menurut dia, banyak fatwa MUI yang menjadi tuntutan umat Islam.

Namun Tito mengakui ada fatwa yang menimbulkan dampak hukum.

Baca juga: Direktur Poltracking Indonesia Sebut Dua Kasus Sylviana Murni Pengaruhi Elektabilitas

“Memang ada beberapa fatwa yang terakhir, dari sudut kepolisian membawa dampak sosial dan hukum,” tegas Tito. (Yayan – www.harianindo.com)