Jakarta – Patrialis Akbar secara resmi sudah dipecat sebagai Hakim MK, setelah terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Patrialis Akbar ditahan KPK
Ketua MK Arief Hidayat menjelaskan, pembebastugasan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, merujuk pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Majelis Kehormatan dan Pembebastugasan Hakim.
“Jadi telah membebastugaskan Hakim terduga Patrialis Akbar dari tugas dan kewenangannya sebagai Hakim Konstitusi sejak hari ini, Jumat 27 Januari 2017,” ujar Arief di Gedung MK, Jakarta, Jumat (27/1/2017).
Keputusan tersebut tutur Arief berdasarkan usulan dari Dewan Etik MK, yang kemudian dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan hakim (RPH), sehingga sepakat untuk membebastugaskan Patrialis Akbar.
“Jadi dalam RPH telah mengambil keputusan itu,” katanya.
Sebelumnya, KPK menangkap Patrialis bersama sepuluh orang lainnya di tiga lokasi berbeda. Yaitu lapangan golf Rawamangun, Sunter, dan Grand Indonesia.
Dalam penangkapan, KPK menyita barang bukti berupa voucher pembelian mata uang asing dan sejumlah dokumen.
Patrialis ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait dengan pembahasan judicial review atau uji materi UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. KPK juga menetapkan rekan Patrialis, Kamaluddin (KM) sebagai perantara. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
