Home > Ragam Berita > Nasional > Fadli Zon Desak Jokowi Segera Berhentikan Ahok

Fadli Zon Desak Jokowi Segera Berhentikan Ahok

Jakarta – Fadli Zon Wakil Ketua DPR ini mengingatkan Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera menonaktifkan Basuki T Purnama alias Ahok dari posisi gubernur DKI. Karena, membiarkan Ahok yang berstatus terdakwa tetap menjadi gubernur aktif sama saja melanggar undang-undang.

Fadli Zon Desak Jokowi Segera Berhentikan Ahok

Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Fadli juga mengatakan, Ahok sejak dua bulan lalu sudah menyandang status sebagai terdakwa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 83 yang menyebutkan bahwa kepala daerah yang mejadi terdakwa bisa diberhentikan sementara tanpa menunggu pemberitahuan DPRD.

Baca juga : Timses Agus-Sylvi Klaim Mampu Raup Suara 60 Persen Lebih di Cengkareng

Akan tetapi, Fadli justru melihat ada hal ganjil pada Ahok yang kini menjadi terdakwa penodaan agama. Sebab, Mendagri Tjahjo Kumolo justru berdalih penonaktifan Ahok akan dilakukan setelah 11 Februari atau saat masa kampanye pilkada DKI berakhir.

“Menurut saya pernyataan itu ganjil dan terkesan mengulur-ulur waktu. Soal cuti dan diberhentikannya Saudara Basuki itu diatur oleh dua perundangan yang berbeda yang penegakkannya sama-sama bersifat segera dan seketika,” kata Fadli, Kamis (9/2/2017).

Untuk lebih lanjut wakil ketua umum Gerindra itu juga mengatakan, cuti masa kampanye merupakan keharusan yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota. Sedangkan pemberhentian sementara kepala daerah berstatus terdakwa sudah merupakan perintah UU Pemda.

Menurut Fadli, ketentuan cuti dengan pemberhentian sementara merupakan domain yang berbeda. “Jadi, Mendagri dan pemerintah tidak bisa berdalih seolah penegakkan satu undang-undang bersifat kronologis, atau menunggu terhadap undang-undang lainnya,” kata Fadli.

Fadli lalu mencontohkan langkah pemerintah yang cekatan untuk menonaktifkan gubernur yang menjadi terdakwa. Contohnya seperti, penonaktifan Ratu Atut dari posisi gubernur Banteng, Anas Maamun dari posisi gubernur Riau, atau Gatot Pudjo Nugroho dari posisi gubernur Sumatera Utara.

Fadli juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menonaktifkan Ahok. “Untuk menghindari preseden hukum yang bisa berimplikasi politik serius, Presiden seharusnya telah meneken pemberhentian sementara Saudara Basuki sebelum tanggal 11 Februari 2017 nanti,” kata Fadli.

(Bimbim – harianindo.com)

x

Check Also

Anies Tegaskan KJP Plus Jadi Program yang Diharapkan Warga Jakarta

Anies Tegaskan KJP Plus Jadi Program yang Diharapkan Warga Jakarta

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengharapkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus masuk ...