Home > Ragam Berita > Nasional > Andre Rosiade Imbau Pemerintah Segera Memberhentikan Ahok dari Jabatannya

Andre Rosiade Imbau Pemerintah Segera Memberhentikan Ahok dari Jabatannya

Jakarta – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pelecehan agama. Karena itu, pemerintah harus segera mencopot Ahok dari jabatannya. Hal tersebut diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade.

Andre Rosiade Imbau Pemerintah Segera Memberhentikan Ahok dari Jabatannya

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade

“Pemerintah, khususnya presiden dan mendagri berpotensi melanggar aturan jika tidak memberhentikan sementara Ahok setelah cutinya selesai. Aturannya jelas di Undang-Undang Pemda, (UU 23/2014),” ujar Andre di Jakarta pada Jumat (10/2/2017).

Menurut Andre, pada Pasal 83 ayat 1 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sangat jelas disebutkan, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD.

Karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun. “Dakwaannya kan jelas disampaikan jaksa penuntut umum, kepala daerah jadi terdakwa harus diberhentikan sementara, bukan kemudian cari alasan lagi dengan menunggu tuntutan,” tutur Andre.

Selain UU Pemda, Andre juga menyinggung Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal tersebut sangat terang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Karena itu pula pihaknya mempertanyakan alasan Mendagri Tjahjo Kumolo tetap mempertahankan Ahok.

“Katanya nunggu register pengadilan, lalu beralasan lagi nunggu cuti selesai, sekarang nunggu tuntutan jaksa, ini kan aneh,” ucap Andre.

Baca juga: Kapitra Ampera Tantang Polisi Buktikan Ada atau Tidaknya Dana Korupsi di PPATK

Tokoh muda Minang itu menambahkan, kepastian soal posisi dan jabatan Ahok pada 12 Februari sangat menentukan sikap pemerintah. Jika tidak segera memberhentikan sementara Ahok dari jabatan Gubernur DKI, maka benar anggapan publik bahwa pemerintah memang tidak netral dalam kasus Ahok.

“Ini ujian bagi presiden, ujian mendagri, kalau tidak memberhentikan sementara Ahok berarti tidak netral. Persepsi yang berkembang, Pak Jokowi itu kader PDIP, Pak Tjahjo juga kader PDIP, lalu bekerja untuk kepentingan PDIP yang mendukung Ahok,” tutupnya. (Tita Yanunatari – harianindo.com)

x

Check Also

DPR Imbau agar Fit and Proper Test Anggota KPU dan Bawaslu Dipercepat

DPR Imbau agar Fit and Proper Test Anggota KPU dan Bawaslu Dipercepat

Jakarta – Pemerintah meminta DPR segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan anggota KPU dan Bawaslu. ...

12465455_10205256660160520_652338149_o

Follow Kami Di Line @harianindo Friends Added

Portal Berita Indonesia

Saran dan Masukan Selalu Kami Tunggu Untuk Kami Membangun Portal Media Ini Agar Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi. Hubungi Kami Jika Ada Saran, Keluhan atau Masukan Untuk Kami. Untuk Pemasangan Iklan Silahkan Kontak Kami di Page Pasang Iklan.

Aktual, Faktual dan Humanis