Home > Ragam Berita > Nasional > Komisi II DPR Pertanyakan Kredebilitas Mendagri Karena Tak Berhentikan Ahok

Komisi II DPR Pertanyakan Kredebilitas Mendagri Karena Tak Berhentikan Ahok

Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah kembali menduduki jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta setelah sebelumnya menjalani masa cuti berkampanye.

Komisi II DPR Pertanyakan Kredebilitas Mendagri Karena Tak Berhentikan Ahok

Mendagri Tjahja Kumolo

Kembalinya Ahok ini menuai banyak kontroversi. Dikarenakan, dengan status terdakwa yang melekat pada dirinya, Ahok sudah seharusnya kembali dinonaktifkan.

Baca juga : Habib Rizieq Jalani Pemeriksaan di Polda Jawa Barat Selama 3 Jam

Fandi Utomo Wakil Ketua Komisi II DPR, mengaku kecewa dengan keputusan Mendagri Tjahjo Kumolo yang tidak mau menonaktifkan Ahok. Menteri asal PDIP ini dipanggil untuk diminta keterangannya dengan kebijakan tersebut, Senin (13/2/2017).

Fandi juga menilai dengan kembalinya Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta kembali tentunya hal tersebut akan menjadi perhatian publik. Hal ini disebabkan dengan status terdakwa yang disandangnya tidak membawa konsekuensi hukum pada pemberhentian jabatan.

“Tjahjo sudah tidak kredibel dan konsisten dalam menegakkan aturan hukum. Sebab, sesuai Pasal 83 ayat 1 UU No.23 Tahun 2014, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Tjahjo.

Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto juga turut menyesalkan kembalinya Ahok sebagai gubernur. “Kami sesalkan sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang tak melakukan pemberhentian sementara Ahok usai menjalani masa cutinya pada 11 Februari kemarin. Ini sama saja melanggar UU,” ucap Yandri.

Margarito Kamis selaku pakar hukum tata Negara, juga menilai pemerintah sudah salah langkah dalam mengambil kebijakan. Menurutnya telah sangat jelas disebutkan di dalam Pasal 83 Ayat (1) UU Pemerintahan Daerah (Pemda), seorang kepala daerah yang berstatus terdakwa harus diberhentikan sementara dari jabatannya.

“Ini merupakan tindakan salah dan tidak ada alasan lagi karena sesuai Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 (Pemda), dengan begitu maka Ahok harus diberhentikan (sementara),” ujar Margarito.

Margarito sendiri juga mengimbau kepada pemerintah agar tidak bermain-main dalam hukum terutama untuk kepentingan politis semata. “Jelas ini ada kepentingan politis dan Pemerintah sudah salah kaprah,” ungkapnya.

(Bimbim – harianindo.com)

x

Check Also

Reklamasi Bakal Dihentikan Anies-Sandi, Luhut : Asal Sesuai Aturan

Reklamasi Bakal Dihentikan Anies-Sandi, Luhut : Asal Sesuai Aturan

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mempersilakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI ...