Jakarta – Kian memanas perselisihan antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan pemerintah Indonesia terkait perubahan kerjasama juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, Jokowi masih menyerahkan sepenuhnya masalah itu pada tingkat menteri.
“Kalau itu tanya Menteri ESDM,” kata Jokowi, Selasa (21/2/2017).
Seperti diketahui, perseteruan antara PTFI dengan pemerintah Indonesia bermula dari permintaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta perubahan kerjasama dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Namun PTFI menolak perubahan tersebut dan mengeluhkan nilai pajak yang berubah, termasuk harus melakukan divestasi.
Terkait hal ini, pada Senin (20/2/2017) kemarin, Chief Executive officer (CEO) Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson memberikan pernyataan bahwa PTFI tidak dapat mengikuti permintaan dari pemerintah Indonesia dan akan membawa permasalahan ini ke badan hukum internasional.
(samsul arifin – www.harianindo.com)