Jakarta – Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) telah diaktifkan kembali sebagai gubernur DKI Jakarta. Namun, putusan tersebut menuai pro dan kontra. Misalnya, dari Kesatuan Aksi Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (KA KB HMI).

Ahok, Gubernur, HMI, Koreksi

Ahok

Mereka menyelenggarakan pertemuan dengan pimpinan Ombudsman Republik Indonesia pada Senin (27/2/2017). Pertemuan di Kantor Ombudsman dilakukan sebagai tindak lanjut penyampaian surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus tersebut.

Dalam surat yang dibuat pada 13 Februari 2017 itu, KA KB HMI menilai pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Ketua Ombudsman.

Baca juga: API Nilai Ahok Dianakemaskan Pemerintah

“Sikap dan pernyataan Ombudsman juga clear dan sama dengan apa yang berkembang di masyarakat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pengaktifan kembali itu (Ahok),” ucap anggota KA KB HMI Ahmad Doli Kurnia pada Selasa (28/2/2017).

Menurut perbincangan tersebut, kata Doli, Ombudsman juga telah menyampaikan langsung sikap dan pandangannya terkait keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Dari pertemuan itu, kata Doli, KA KB HMI dan Ombudsman memiliki kesimpulan yang sama terkait pelanggaran pemerintah yang tidak memberhentikan Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur.

Karena itu, KA KB HMI mendorong Ombudsman untuk aktif meluruskannya sehingga penyelenggaraan negara berjalan baik dan benar. Salah satunya dengan menyampaikan semua laporan yang masuk kepada Presiden.
“Termasuk surat yang kami sampaikan, yang menyatakan kebijakan pengaktifan kembali Ahok itu merupakan pelanggaran konstitusi dan undang-undang,” ucap Doli. (Tita Yanuantari – harianindo.com)