Harian IndoJakarta – Sesampainya pesawat yang ditumpangi oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud beserta rombongannya di Indonesia, mereka langsung di sambut oleh Presiden Jokowi beserta sejumlah jajarannya. Salah satu diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bahkan, Ahok pun sempat berjabat tangan dengan Raja Salman ketika itu.
Ahok Jabat Tangan dengan Raja Salman
Namun, Jabat tangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dengan Ahok memang jadi perhatian publik. Para pengamat coba memaknai salaman Raja dengan Gubernur DKI Jakarta itu. Kehadiran Ahok untuk menyambut Raja Salman memang lazim karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota bahwa gubernur DKI mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan.
Tidak hanya Ahok saja, gubernur-gubernur DKI sebelumnya pun juga pernah menyambut dan mengantar tamu negara. Akan tetapi, ketika Ahok menyambut dan bersalaman dengan Raja Salman, hal tersebut langsung menjadi ramai. Publik pun mengaitkan hal tersebut dengan masalah hukum yang sedang dihadapi Ahok. Seperti pengamat politik Ray Rangkuti yang mengatakan bahwa jabat tangan Raja dengan Ahok secara tidak langsung menepis berbagai tudingan kepada Ahok.
“Itu merupakan langkah simbolik untuk Ahok menepis berbagai isu yang dialamatkan kepadanya selama ini,” kata Ray dalam diskusi di Jalan Wijaya Timur 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (3/3/2017).
Pengamat etika dan komunikasi politik, Benny Susetyo juga tak kalah ketinggalan menilai jabat tangan Ahok tersebut, menggambarkan Arab Saudi merupakan negara yang sangat toleran. Benny menilai bahwa isu agama yang digunakan oleh oknum tak lebih hanya untuk menjatuhkan Ahok dalam Pilkada DKI 2017 saja. Benny menegaskan, agama seharusnya tidak digunakan untuk saling menjatuhkan.
“Secara simbolik mengatakan bahwa Raja Salman tidak ingin membedakan, ingin menghargai,” ujar Benny.
Baca Juga : Tim Hukum Anies Tantang Pemilik Akun Chicohakim Ajukan Permintaan Maaf
“Penggunaan politik agama itu sudah tidak bisa dibenarkan,” tegas Benny.
(bimbim – www.harianindo.com)
