Jakarta – Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya’roni menilai, hilangnya dokumen perkara sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai, Papua, harus menjadi perhatian serius bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, permohonan maaf dan sekadar membuat tim investigasi dirasa tidak cukup.

MK Minta Maaf Terkait Hilangnya Berkas Perkara, Ketua PRIMA : Itu Belum Cukup

Mahkamah Konstitusi

“Harus menjadi perhatian serius. Permohonan maaf dan janji melakukan investigasi belum cukup,” ujarnya pada Kamis (23/3/2017).

Hilangnya berkas permohonan sengketa pilkada yang diajukan paslon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, Markus Waine-Angkian Goo, ini disebut kesalahan serius dan dapat menjatuhkan integritas MK.

“Oleh karena itu untuk mempertahankan marwah MK, maka harus ada pertanggungjawaban hukum dan moral,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua MK Arief Hidayat menyatakan dokumen yang hilang merupakan berkas permohonan awal sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai. Dokumen itu dikatakan tidak menjadi dasar dalam sidang pemeriksaan.

Baca juga: Warga Dogiyai Imbau MK Segera Selesaikan Kasus Hilangnya Berkas Sengketa Pilkada

Atas dasar itu, Arief mengklaim hal ini tidak berpengaruh terhadap jalannya sidang perkara. Pihaknya juga telah memecat empat orang yang diduga terlibat pencurian.

Empat orang itu terdiri dari dua petugas keamanan dan dua PNS. Perkara ini juga telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya untuk mendapatkan penanganan hukum lebih lanjut. (Tita Yanuantari – harianindo.com)