Harian IndoJakarta – Program hunian rakyat dengan DP 0 rupiah yang digagas oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan- Sandiaga Uno masih saja mengundang perdebatan, baik di kalangan perbankan hingga pengembang.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Anton Santosa mempertanyakan mekanisme program uang muka atau down payment (DP) rumah 0 rupiah yang digulirkan Anies-Sandi tersebut.
Anton mengkritisi soal legalitas dari membangun rumah susun seharga Rp 350 juta yang katanya DP-nya akan ditalangi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini.
“Nah kalau bicara rusun yang mau jual DP 0 Persen tanahnya siapa? Kalau tanah Pemprov DKI itu nggak mungkin dijual. Nanti bisa ditangkap dong, itu tanah negara,” kata Ketua Umum Apersi Anton Santosa, Sabtu (22/4/2017).
Anton juga mempertanyakan, kalaupun kemudian Anies meralat tidak akan membangun rusun namun hanya membantu pembiayaannya saja, tetap saja melibatkan orang ketiga dalam membangun rusunnya.
Kalau Anies melibatkan swasta dalam membangun rusun, harus dipastikan dulu legalitas dari lahan yang akan dibangun rusun tersebut. Jangan sampai tanah yang akan dibangun masih menjadi aset Pemprov DKI Jakarta.
“Tanah kalau milik pemprov itu nggak bisa dijual kecuali pemprov sendiri yang membangun. Kalau pengembang nggak bisa menjual tanah milik pemprov,” tegas Anton.
“Jadi soal tanah dan lahan ini harus hati-hati dan jangan sampai senjata makan tuan,” tandasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
