Home > Ragam Berita > Nasional > MUI Ingin Membuat Fraksi di DPR

MUI Ingin Membuat Fraksi di DPR

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) berniat untuk berperan serta menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Salah satunya adalah melalui jalur politik.

MUI Ingin Membuat Fraksi di DPR

MUI

Karena itu, Anwar Abbas selaku Sekretaris Jenderal MUI mengatakan, demi menciptakan arus baru, pihaknya telah merencakan untuk membuat fraksi di DPR.

MUI ingin berkomunikasi dengan politik dan di Senayan sana. Jadi ada fraksi MUI di DPR, yang akan berjuang untuk umat dan bangsa. Serta menciptakan Islam yang Rahmatan Lil Alamin, Islam yang bernusantara,” ucap Anwar dalam rapat pleno Dewan Kehormatan MUI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Fraksi itu, lanjutnya, akan memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, akan mengemban misi dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bukan hanya kepentingan umat Islam semata, tapi semua agama.

“Oleh karena itu, ajaran Islam itu tidak hanya untuk umat Islam, tidak hanya menguntungkan umat Islam, adalah juga menguntungkan seluruh umat manusia. Jadi semua akan merasakan nikmatnya,” ungkap Anwar.

Anwar pun mengelak saat dikatakan MUI sudah terjun ke politik praktis. Alasannya, langkah politik tersebut semata-mata untuk memperjuangkan nilai-nilai.

Baca juga: Sandiaga Jual Saham Bir, Ahok : “Jakarta Bukan Berdasar Syariat Agama”

“Jadi DPR dalam buat kebijakan memperhatikan kemanusiaan, dan buat kebijakan yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, kalau ada kebijakan mengedepankan musyawarah dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak di DPR sana produk-produknya, perundangan-undangan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45,” tegasnya. (Yayan – harianindo.com)

x

Check Also

Ridwan Kamil Tegaskan Terus Menyanmakan Presepsi dengan Partai

Ridwan Kamil Tegaskan Terus Menyanmakan Presepsi dengan Partai

Bandung – Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil membantah anggapan yang menyebutkan komunikasi politiknya yang buruk ...